DUNIAOBERITA.COM Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Ekonomi

Kaya Raya! RI Pemilik Cadangan Emas Terbesar ke-4 Dunia, Ini Buktinya

Indonesia memang kaya sumber daya alam, termasuk diantaranya adalah emas. Bahkan, Indonesia menjadi negara dengan cadangan emas terbesar keempat di Dunia. Hal ini terbukti dan tercatat dalam data U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries (USGS) yang dirilis Januari 2025. Indonesia sendiri menempati posisi ke 4 cadangan emas dunia. Total cadangan emas yang dimiliki Indonesia tercatat mencapai 3.600 metrik ton. Pemilik cadangan emas terbesar di dunia menurut data USGS ini adalah negara Australia dan Rusia dengan cadangan mencapai 12.000 metrik ton. Diikuti oleh Afrika Selatan sebesar 5.000 metrik ton dan Indonesia sebesar 3.600 metrik ton. Pemilik cadangan emas terbesar ke lima di dunia diduduki oleh Kanada dengan total cadangan emas mencapai 3.200 metrik ton. Adapun, total cadangan emas dunia mencapai 6.400 metrik ton. Selain cadangan Indonesia juga merupakan negara terbesar ke-10 produksi emas di Dunia. Produksi emas di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 100 ton p...

Kata Investor Jepang Usai Turun Langsung Keliling IKN

Ibu Kota Nusantara (IKN) menarik perhatian investor Jepang. Hal ini ditandai dari kunjungan delegasi dari misi bisnis tingkat prefektur yang diselenggarakan oleh Kantor Japan External Trade Organization (JETRO) Saga di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, pekan lalu Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi JETRO ke IKN. Ia menegaskan komitmen Otorita IKN untuk terus membuka peluang investasi yang berorientasi pada pembangunan hijau dan berkelanjutan. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari misi ekonomi JETRO untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama dan investasi di Indonesia, terutama dalam pengembangan infrastruktur dan kawasan industri di Ibu Kota Nusantara. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Nusantara, The Next Capital City of Indonesia," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025). Baca artikel detikfinance, "Kata Investor Jepang Usai Turun Langsung Keliling IKN" ...

Bank Bangkrut Bertambah, OJK Tutup 5 Bank hingga Oktober 2025

Daftar bank bangkrut di Indonesia kembali bertambah. Hingga Oktober 2025, sudah lima bank pembiayaan rakyat (BPR/BPRS) yang izin usahanya dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena gagal melakukan penyehatan permodalan maupun likuiditas. Terbaru OJK resmi mencabut izin usaha mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat. Pencabutan izin tersebut atas permintaan pemegang saham (self liquidation).  Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.  "Pencabutan izin usaha BPR Artha Kramat ini dilakukan atas permintaan pemegang saham dengan alasan agar lebih fokus terhadap pengembangan BPR Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan BPR Artha Kramat," tulis pengumuman OJK tersebut, dikutip Minggu (26/10/2025).  Artikel ini telah tayang di  Bisnis....

Purbaya Sambangi Kantor Wapres Gibran, Lapor Soal Ekonomi RI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terpantau menuju Istana Wakil Presiden pada Jumat (17/10/2025). Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Purbaya meninggalkan Kantor Kementerian Keuangan, di Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat.pada pukul 10.19 WIB untuk menuju kantor Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. "Mau ke kantor wapres," ujar Purbaya kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/10/2025). Ketika ditanya lebih lanjut soal agenda yang akan dibahas, Purbaya menyebut pertemuan tersebut akan mendiskusikan seputar perekonomian. "Mau ngobrol tentang masalah ekonomi aja. Saya diundang untuk diskusi makanya datang," ujarnya. Baca artikel CNBC Indonesia "Purbaya Sambangi Kantor Wapres Gibran, Lapor Soal Ekonomi RI" selengkapnya di sini:  https://www.cnbcindonesia.com/news/20251017104023-4-676714/purbaya-sambangi-kantor-wapres-gibran-lapor-soal-ekonomi-ri Download Apps CNBC Indonesia sekarang https://app.cnbcindonesia.com/

Prabowo Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN, Tidak Harus WNI

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan, ekspatriat atau warga negara asing (WNA) kini dapat memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Prabowo mengaku sudah mengubah regulasi yang menyebut pemimpin BUMN harus seorang WNI agar pengelolaan BUMN sesuai dengan standar bisnis internasional. "Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat," ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Baca selengkapnya fi Kompas, klik link  https://nasional.kompas.com/read/2025/10/16/05100801/prabowo-izinkan-warga-negara-asing-pimpin-bumn-tidak-harus-wni .

SKB Diteken, Danantara Siap Kucurkan Duit ke Kopdes Merah Putih

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi ikut menggelontorkan dana untuk mendorong program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKPP). Kerja sama tersebut tertera dalam surat keputusan bersama (SKB) Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengaturan (BP) BUMN, dan BPI Danantara yang diteken Kamis (9/10/2025). Menurut Menteri Koperasi (Menkop) RI, Ferry Juliantono, penyertaan modal itu akan dipakai untuk percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai dan pergudangan KDMP/KKMP. "Hari ini pasca dilaksanakan penandatanganan, mudah-mudahan dalam waktu sesegera mungkin kita akan melaksanakan proses pembangunan fisik dan sarana kelengkapan di seluruh desa dan kelurahan yang ada," ujar Ferry dalam konferensi pers selepas penandatanganan tersebut di Gedung Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025). Baca selengkapnya di CNBC Indonesia, klik link  https://w...

Purbaya Ungkap Dosa 26 Pegawai Pajak yang Dipecat: Gak Bisa Diampuni

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dosa 26 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang baru saja dipecat. Menurutnya, pemecatan itu berdasarkan temuan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. Ia mendukung aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh anak buahnya itu. "Mungkin dia (Dirjen Pajak Bimo Wijayanto) nemuin orang-orang (pegawai DJP) yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi, ya dipecat," ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). "Ya biar saja (pegawai DJP dipecat), kita lakukan pembersihan di situ. Message-nya adalah ke teman-teman Pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi!" wanti-wanti sang menteri. Baca artikel CNN Indonesia "Purbaya Ungkap Dosa 26 Pegawai Pajak yang Dipecat: Gak Bisa Diampuni" selengkapnya di sini:  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251007200610-532-1282049/purbaya-ungkap-d...

Luhut Ingatkan Purbaya usai Bertemu Bos BGN: Ndak Perlu Ambil Anggaran

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)  Luhut Binsar Pandjaitan  langsung memperingatkan Menteri Keuangan (Menkeu)  Purbaya Yudhi Sadewa  usai bertemu Bos Badan Gizi Nasional ( BGN ) Dadan Hindayana. Luhut dan Dadan bertemu di Kantor DEN, Jakarta Pusat pada Jumat (3/10) sore ini. Selepas pertemuan itu, Luhut menegaskan penyerapan anggaran makan bergizi gratis (MBG) sudah membaik. "Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) ndak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," ujar Luhut dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (3/10). Baca selengkapnya di CNN Indonesia, klik link  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251003175353-532-1280718/luhut-ingatkan-purbaya-usai-bertemu-bos-bgn-ndak-perlu-ambil-anggaran

Bank Bangkrut di Indonesia Tambah Satu Lagi, Cek 23 Daftar Terbaru

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan siap membayar klaim penjaminan simpanan nasabah serta melaksanakan proses likuidasi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Disky Suryajaya, Deli Serdang, Sumatera Utara, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha bank tersebut pada Selasa (19/8). Sekretaris LPS Jimmy Ardianto meminta nasabah tetap tenang dan tidak terpancing janji pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan klaim dengan imbalan tertentu. Ia menegaskan, seluruh pembayaran klaim penjaminan akan dilakukan langsung oleh LPS sesuai ketentuan perundangan. "Nasabah PT BPR Disky Suryajaya tidak perlu khawatir. Proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan akan dilakukan maksimal 90 hari kerja sejak izin usaha dicabut, dan seluruh dana pembayaran berasal dari LPS," ujar Jimmy dalam keterangan resmi, Selasa (19/8). Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Selasa, 19 Agustus 2025 - 19:15 WIB oleh Anggie Ariesta dengan judul ...

Raksasa Ecommerce Tutup di RI, Kabarnya Makin Memprihatinkan

Raksasa e-commerce asal China, JD.com, menutup layanan di Indonesia JD.id pada Maret 2023 silam. Namun, perusahaan tetap menggenjot bisnisnya di kampung halaman. Pada Februari lalu, JD.com meluncurkan JD Takeaway yang merupakan unit layanan pesan-antar makanan. Langkah diversifikasi bisnis ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bisnis inti yang tertekan pelemahan ekonomi dan sengitnya kompetisi. Upaya JD.com membuahkan hasil. Pada Kamis (14/8) waktu setempat, perusahaan menunjukkan layanan pesan-antar makanan berhasil meningkatkan basis pengguna, trafik, dan pendapatan. Pertumbuhan konsumen dan frekuensi belanja dikatakan naik lebih dari 40% di kuartal-II (Q2) 2025. Baca artikel CNBC Indonesia "Raksasa Ecommerce Tutup di RI, Kabarnya Makin Memprihatinkan" selengkapnya di sini:  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250815131142-37-658357/raksasa-ecommerce-tutup-di-ri-kabarnya-makin-memprihatinkan

Breaking: Deal! Trump Umumkan Sepakati Tarif Dagang dengan RI

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru saja mengumumkan telah tercapainya kesepakatan tarif impor resiprokal dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Melalui akun X, Selasa (15/7/2025), Donald Trump mengumumkan, "Kesepakatan Besar, untuk semua orang, baru saja membuat kesepakatan dengan Indonesia. Saya membuat kesepakatan langsung dengan Presiden mereka yang paling dihormati. DETAILNYA MENYUSUL!!!" Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump sebelumnya tetap mengenakan kebijakan tarif impor resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32% mulai 1 Agustus 2025. Namun demikian, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan akhirnya diputuskan negosiasi berlanjut hingga 90 hari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengungkapkan bahwa Indonesia mendapatkan penundaan penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32%. Hal ini diperoleh usai melakukan negosiasi dengan US Secretariat of Commerce Howard Lutnik dan United States Represent...

Himbauan Penting Bank BRI Tahun 2025

DUNIAOBERITA — Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah mengeluarkan imbauan terbaru kepada nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman siber.  Nasabah diingatkan agar hanya mengunduh aplikasi dari sumber resmi, seperti Google Play Store, dan menghindari pemasangan aplikasi berformat APK dari sumber yang tidak terpercaya. Hal ini penting karena aplikasi dari sumber tidak resmi dapat mengandung malware yang berisiko mencuri data pribadi, termasuk informasi akun perbankan.  Direktur Digital & Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha, menegaskan bahwa keamanan digital menjadi prioritas utama bagi BRI. Beliau mengimbau masyarakat untuk selalu mengunduh aplikasi hanya dari sumber resmi dan rutin memperbarui aplikasi mobile banking guna menjaga keamanan. Selain itu, nasabah disarankan untuk mengaktifkan fitur Play Protect dari Google yang dapat mendeteksi dan mencegah aplikasi berbahaya.  Beberapa modus penipuan siber yang perlu diwaspadai meliputi: Penyama...

Respon Bank BNI dan Mandiri soal Prabowo Putihkan Utang Nelayan-UMKM

DUNIAOBERITA - Pihak Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri menanggapi pernyataan Prabowo Subianto mengenai rencana pemutihan utang bagi nelayan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  Prabowo, sebagai calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, mengusulkan kebijakan tersebut sebagai langkah membantu nelayan dan UMKM yang kesulitan membayar utang. Rencana ini diungkapkan Prabowo pada acara kampanye di Sukabumi, Jawa Barat. Bank Mandiri dan BNI menyatakan bahwa mereka akan mendukung kebijakan pemerintah apa pun, termasuk kebijakan pemutihan utang, jika hal tersebut resmi diterapkan.  "Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (10/11/24), dilansir duniaoberita dari Kompas. 

Pengumuman Penting Soal Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta, Waktu Terbatas

DUNIAOBERITA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia dan Kota Jakarta.  Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi untuk PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. Pemutihan pajak ini memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi terhadap PKB dan BBNKB mulai 11 Juni 2024 hingga 31 Agustus 2024. Lusiana menjelaskan, penghapusan sanksi administrasi berlaku untuk bunga dan denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan karena sistem otomatis menghapus denda saat pembayaran dilakukan. Warga Jakarta juga dapat memanfaatkan program ini melalui Ger...

Sempat Nggak Terpikirkan Namun Upaya Ini Harus Dilakukan, Banyak Bank Ramai-Ramai Tutup ATM, Ini Pertimbangannya

DUNIAOBERITA - Jumlah mesin ATM milik perbankan di Indonesia kian berkurang. Ini tercermin dari Laporan Surveillance Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat jaringan kantor bank umum konvensional (BUK) di seluruh Indonesia tersisa 115.539 per triwulan IV-2023, berkurang 4.676 unit.   Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 91.412 unit. Jumlah itu menyusut 1.417 unit dari setahun sebelumnya 92.829 unit. Dilansir dari CNBC Indonesia, pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan penyebab turunnya jumlah jaringan kantor bank, khususnya ATM, juga terjadi di negara lain Penyebab dari fenomena ini dapat dilihat dari beragam sudut pandang. "kenyataan bahwa transaksi telah bergeser ke layanan digital (mobile banking dan aplikasi) yang mudah digunakan dan mudah diakses dari beragam tempat pilihan nasabah," kata Arianto, Rabu (5/6/24). Selanjutn...

Seluruh Pengguna Rekening BRI Harus Simak, Ada Pengumuman Penting Buat Anda

DUNIAOBERITA - Bank BRI kini menghadirkan BRImo untuk memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. BRImo bukan hanya aplikasi mobile banking, tetapi juga solusi menyeluruh bagi masalah perbankan nasabah BRI. Melalui BRImo, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, top up pulsa, menambah rekening baru, hingga investasi. Untuk mengakses BRImo, nasabah perlu memasukkan username dan password.  Namun, sering kali nasabah lupa password dan username mereka sehingga menghambat akses masuk ke akun BRImo. Meski begitu, password dan username dapat dipulihkan dengan mudah. Berikut cara memulihkan password atau username BRImo, berdasarkan laman resmi BRI, Rabu (5/6/2024): **Cara Memulihkan Password BRImo:** 1. Klik “Lupa Username atau Password” pada halaman login BRImo. 2. Pilih “Lupa Password”. 3. Isi dan konfirmasi data akun BRImo. 4. Verifikasi nomor handphone yang terdaftar di BRImo untuk menerima SMS. 5. K...

Gaji akan Dipotong 3 Persen, Seluruh Karyawan Harus Tahu, Lihat Ketentuannya

DUNIAOBERITA - Pemerintah Indonesia akan memotong gaji pekerja, termasuk pegawai swasta, untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengubah PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Presiden Joko Widodo menandatangani PP tersebut pada 20 Mei 2024. Berdasarkan Pasal 5, setiap pekerja yang berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera meliputi calon Pegawai Negeri Sipil, pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, pekerja BUMN, BUMD, BUMDes, pekerja swasta, dan pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah. Simpanan peserta Tapera dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja, atau oleh pekerja mandiri sendiri. Pendaftaran harus dilakukan paling lambat tahun 2027. Besaran simpanan pe...

Kata Elon Musk soal Bangun Pabrik Baterai Listrik Indonesia

DUNIAOBERITA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pengusaha ternama asal Amerika Serikat, Elon Musk, sedang mempertimbangkan tawaran untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. "Kami mengajukan tawaran ke Elon Musk, mungkinkah di sini dibangun pabrik baterai EV dan prekursor katoda. Dan dia akan mempertimbangkannya," ujar Luhut seperti dilansir dari Reuters, Senin (20/5/24), dikutip CNBC Indonesia.  Namun, Elon Musk belum memberikan respons resmi terkait tawaran tersebut. Selain itu, Luhut menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo juga meminta Elon Musk untuk mempertimbangkan investasi di pusat AI di Asia Tenggara dan membangun landasan peluncuran SpaceX di Pulau Biak, Papua. Tawaran ini sudah diajukan oleh pemerintah sebelumnya. Indonesia telah berusaha selama bertahun-tahun untuk menarik Tesla agar membangun fasilitas terkait kendaraan listrik, memanfaatkan kekayaan sumber daya nikel d...

Kekuatiran Presiden Jokowi Diakhir Jabatan Terbukti, Likuiditas menjadi Perhatian Utama Para Bankir

DUNIAOBERITA - Presiden Joko Widodo sempat menyatakan kekhawatirannya mengenai semakin ketatnya peredaran uang, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di angka 5%. Kekhawatiran ini diungkapkan menjelang akhir masa jabatannya. Menurut Jokowi, masalah ini disebabkan oleh penerbitan terlalu banyak instrumen keuangan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI), seperti Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI). "Saya harap pembelian SBN maupun SRBI tidak mendominasi agar sektor riil tetap bisa tumbuh lebih baik dibanding tahun lalu," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Kantor Pusat BI, Jakarta, dikutip CNBC Indonesia, Minggu (19/05/24). Kekhawatiran Jokowi terbukti benar. Tahun ini, likuiditas menjadi perhatian utama para bankir. Di tengah era suku bunga tinggi yang diperkirakan akan bertahan lama, persaingan untuk mendapatkan dana menjadi semakin sengit. Dir...

Khusus Daerah ini, Ada Diskon Pembayaran PBB Sampai 31 Mei 2024

DUNIAOBERITA - Kabar terkait Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, memberikan diskon sebesar 5 persen untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  Program ini berlaku dari tanggal 6 hingga 31 Mei 2024. Informasi ini diumumkan melalui akun Instagram resmi @bapenda.smg pada Senin, 6 Mei 2024.  Bapenda Kota Semarang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini.  Diskon dapat dinikmati dengan melakukan pembayaran PBB di lokasi tertentu, seperti DP Mall dan Simpang Lima, dengan jam operasional yang telah ditentukan.  Sebelumnya, Bapenda Semarang telah mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2024 kepada wajib pajak.  Wajib pajak juga dapat menggunakan e-SPPT untuk pembayaran mandiri sejak 1 Maret 2024.  Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk bank dan platform online seperti Tokopedia dan Bukalapak.  Bantuan lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi Bapenda Semarang melalui berb...