DUNIAOBERITA.COM Skip to main content

Posts

Heboh! Lisa Mariana Akui Jadi Pemeran Video Porno

Recent posts

Kejagung Ungkap Peran Nadiem Makarim dalam Pengadaan Laptop

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (NAM) di kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menyebut Nadiem merupakan pihak utama yang merencanakan program pengadaan TIK Chromebook. Ia menyebut proses perencanaan itu bahkan dilakukan Nadiem sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri. Qohar mengatakan rencana itu dipikirkan bersama Ibrahim Arief meski belum dilantik sebagai konsultan teknologi. "Sudah merencanakan bersama-sama dengan NAM sebelum menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan produk operating system tertentu sebagai satu-satunya operating system di pengadaan TIK pada 2020-2022," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (15/7). Setelah menjabat sebagai Menteri, Qohar mengatakan rencana itu dilanjutkan Nadiem dengan menemui pihak Google untuk membahas Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud beru...

Cari Kerja Kantoran Susah, Profesi Zaman Dulu Jadi Incaran Gen-Z

Pekerja kantoran jadi salah satu "korban" perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang begitu masif. Mereka yang bekerja di sana mulai putar otak untuk mencari solusinya. Salah satunya adalah melakukan pekerjaan lama. Sejumlah sekolah di Amerika Serikat (AS) diketahui mulai mengajarkan keahlian pertukangan hingga pengelasan. Namun pengajarannya agak berbeda dengan kemampuan di masa lalu. Profesi itu akan memanfaatkan perkembangan zaman dengan mesin berteknologi tinggi. SMA Middleton jadi salah satu yang mulai menerapkan pengajaran untuk profesi tersebut. Tak tanggung-tanggung, US$90 juta dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk memperbarui laboratorium manufakturnya. Pilihan Redaksi Profesi Rawan PHK Massal Tambah Banyak, Ini Daftar Terbaru NASA Kasih Peringatan 30 Menit Tanda Kiamat Hancurkan Bumi Ngeri! Bos Nvidia Blak-Blakan, AI Bisa Hilangkan Perkerjaan Manusia Akhirnya mereka memiliki lengan robot dengan pengendali yang berasal dari komputer. Cara kerja robot d...

BPJS Kesehatan Bantah Batasi Durasi Rawat Inap, Peserta Boleh Lapor!

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan tidak membatasi durasi para peserta dalam rawat inap di rumah sakit. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa pihaknya tidak menentukan status sudah sembuh atau belum seorang peserta yang mengklaim manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, biasanya durasi rawat inap bergantung pada status penyakit peserta sudah terkendali atau belum. Ghufron mencontohkan jika penyakit peserta belum terkendali dan masih terpasang infus sebelum dirawat inap selama tiga hari, seharusnya masih dirawat inap. "Kalau terpaksa dipulangkan pasti, satu bukan BPJS. karena BPJS tidak begitu. Nah kalau masyarakat yang mau protes atau apa, boleh," ujar Ghufron di Public Expose Kinerja BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025). Ia mengatakan para peserta yang ingin protes karena terlalu cepat dipulangkan sebelum penyakitnya terkendali, dapat menghubungi call center BPJS kesehatan di nomor 1...

Breaking: Deal! Trump Umumkan Sepakati Tarif Dagang dengan RI

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru saja mengumumkan telah tercapainya kesepakatan tarif impor resiprokal dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Melalui akun X, Selasa (15/7/2025), Donald Trump mengumumkan, "Kesepakatan Besar, untuk semua orang, baru saja membuat kesepakatan dengan Indonesia. Saya membuat kesepakatan langsung dengan Presiden mereka yang paling dihormati. DETAILNYA MENYUSUL!!!" Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump sebelumnya tetap mengenakan kebijakan tarif impor resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32% mulai 1 Agustus 2025. Namun demikian, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan akhirnya diputuskan negosiasi berlanjut hingga 90 hari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengungkapkan bahwa Indonesia mendapatkan penundaan penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32%. Hal ini diperoleh usai melakukan negosiasi dengan US Secretariat of Commerce Howard Lutnik dan United States Represent...

Bos BPJS Kesehatan Siapkan Skenario Kenaikan Iuran JKN 2026

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan buka suara mengenai rencana kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) pada tahun 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan rencana itu sudah termasuk dalam 8 skenario untuk memastikan operasionalnya berkelanjutan. Ia mengatakan pihaknya sudah memiliki kalkulasi atas rencana kenaikan tarif iuran JKN itu. Tetapi Ghufron mengatakan rinciannya belum bisa dipublikasikan. Menurutnya skenario kenaikan tarif tersebut terus didiskusikan dengan pemerintah, dan akan diputuskan oleh pemerintah. "Namanya skenario ya ada penyesuaian sekian apa ini, tetapi kan ini bukan pengambilan putusan dan BPJS tidak mengambil keputusan itu. Tapi BPJS itu sadar sekali Apa yang dilakukan Dan tahu persis punya datanya dan lain sebagainya. Tapi bukan pengambil keputusan," terang Ghufron di Public Expose Kinerja BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025). Ketika ditanya apa saja isi dari 8 skenario tersebut,...

Tembus Rp13.692 T, Sri Mulyani: Kekayaan RI Melonjak Tinggi!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan hasil pengelolaan negara yang melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Terutama kekayaan negara yang sudah mencapai Rp13.692,4 triliun per akhir 2024. "Kekayaan negara melonjak tinggi," ungkap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (14/7/2025).  Nilai aset negara secara keseluruhan itu naik bila dibandingkan pada catatan 2023 yang sebesar Rp 13.072,8 triliun. Adapun pendapatan yang dihimpun sepanjang tahun 2024 tercatat Rp 3.115,3 triliun, lebih rendah dari beban operasional sebesar Rp 3.353,6 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp 238,3 triliun. Sri Mulyani juga menyampaikan, cakupan stakeholders yang semakin luas. Antara lain Kementerian/Lembaga yang mencapai 99, 546 pemerintah daerah, 75.266 desa dan 19.439 satuan kerja. Wajib pajak yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan negara mencapai 82,23 juta dan 148 ribu eksportir...