Beredar Isu Masuk Golkar Jalur Ormas Pendiri, Jokowi Beri Jawaban Ini

DUNIAOBERITA — Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menepis kabar bahwa ia akan bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar) melalui jalur organisasi masyarakat (ormas) pendiri. 

Saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jokowi menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar dan hanya spekulasi belaka. 

"Arghh.. isu-isu," kata Presiden ke-7 Jokowi, di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (15/1/2025),  dilansir dari Kompas. 

"Nggak, Nggak Ada," ungkap Jokowi. 

Isu mengenai kemungkinan Jokowi bergabung dengan Golkar melalui ormas pendiri, seperti Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), telah beredar di publik. 

Jokowi menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan terkait hal tersebut dan menganggapnya sebagai isu yang tidak berdasar. 

Edy Rahmayadi Minta Mahkamah Konstitusi Batalkan Kemenangan Bobby-Surya

DUNIAOBERITA — Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara yang menetapkan kemenangan pasangan Bobby Nasution dan Surya dalam Pilkada 2024. 

Melalui kuasa hukumnya, Bambang Widjojanto, Edy dan Hasan menuding adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh pasangan Bobby-Surya. 

Mereka mengklaim bahwa Pj. Gubernur Sumut, Agus Fatoni, secara tidak langsung mendukung pasangan Bobby-Surya dengan melibatkan Bobby Nasution dalam berbagai kegiatan resmi pemerintah daerah, seperti safari dakwah dan doa keselamatan. 

"Ada orkestrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan pejabat-pejabat, ada pj. (penjabat) kepala daerah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara pemilihan," kata kuasa hukum Edy-Hasan, Bambang Widjojanto, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025 pada Panel 1 di Gedung I MK, Jakarta, Senin.

Selain itu, Edy dan Hasan menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah akibat bencana banjir yang terjadi saat pemungutan suara. Mereka menilai KPU Sumut gagal mengantisipasi kondisi tersebut, sehingga banyak warga yang tidak dapat memberikan hak suaranya. Meskipun KPU telah melakukan pemungutan suara susulan (PSS) dan pemungutan suara lanjutan (PSL), upaya tersebut dianggap tidak efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih. 

Atas dasar itu, Edy dan Hasan meminta MK untuk membatalkan hasil Pilkada Sumut 2024 dan memerintahkan KPU Sumut melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di wilayah terdampak banjir. Mereka juga meminta MK mendiskualifikasi pasangan Bobby-Surya karena diduga melakukan pelanggaran TSM selama tahapan pilkada. 

Reaksi Ganjar usai Megawati Singgung soal Kekalahannya Dalam Pilpres

Setelah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyinggung kekalahan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024, Ganjar menanggapinya dengan santai. Dalam sebuah kesempatan, Ganjar hanya tertawa ketika Megawati menyebut kekalahan tersebut sebagai hasil rekayasa. 

Sebelumnya, Megawati mengungkapkan rasa herannya terhadap kekalahan pasangan yang diusung partainya. 

 "Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud bakalan menang. Wih, kok bisa kalah, ya," kata Megawati dalam pidato politiknya pada HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

"Gile saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kaya gituan," ujarnya. 

Menanggapi hasil Pilpres 2024, Ganjar pernah menyatakan bahwa menang atau kalah dalam kontestasi politik adalah hal yang sama saja. Ia menekankan pentingnya kembali kepada rakyat setelah pemilihan, menunjukkan sikap legawa dan siap menerima hasil apapun. 

Sikap tenang dan penerimaan Ganjar terhadap hasil Pilpres mencerminkan kedewasaan politik dan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi masyarakat, terlepas dari hasil kontestasi yang telah berlalu.

Banteng Subulussalam Setia Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali Jadi Ketua Umum

DUNIAOBERITA — Pengurus serta kader PDI Perjuangan DPC Kota Subulussalam nyatakan sikap setia mendukung Prof, Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri, dalam kepemimpinan PDI Perjuangan.

Ketua PDI Perjuangan DPC Kota Subulussalam Yuniati, S.pd, MM, menyatakan sikap mendukung Ketum Prof, Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri, kembali menjadi Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, berdasarkan kesetiaan para kader DPC setempat dan tanpa adanya arahan dari pihak lain.

Menurutnya, kepemimpinan Prof, Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri selama ini mengajarkan mereka untuk setia terhadap partai dan mengabdikan diri kepada negara.

“Ibu Megawati selama ini terus mengajarkan kami para kader PDI Perjuangan khususnya Kader DPC Kota Subulussalam selalu mengajarkan kesetiaan dan pengabdian kepada negara Republik Indonesia,” kata Yuniati, pada Senin (6/1/2025).

Dikesempatan itu, selain membacakan deklarasi pernyataan sikap dukungan terhadap Prof, Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri, para kader PDI Perjuangan DPC Kota Subulussalam ini juga mengguguhkan tanda tangan serta cap jempol berdarah.

“Sikap kami pada hati ini, merupakan kesetiaan kami terhadap Partai dan Ketua Umum kami Prof, Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan,” jelasnya.

Adapun pernyataan sikap yang dibacakan langsung oleh Riska Kader PDI Perjuangan DPC Kota Subulussalam itu, sebagai berikut.

Menyikapi upaya para pihak untuk mengganggu stabilitas PDI Perjuangan, maka kami dari jajaran struktural dan kader DPC PDI Perjuangan Kota Subulussalam dengan ini menyatakan sikap.

1. Mengutuk Keras dan Siap Melawan Segala Bentuk Intervensi, Provokasi dan Kriminalisasi yang Bertujuan Mengganggu Stabilitas dan Soliditas PDI Perjuangan.

2. Kami Sebagai Kader PDI Perjuangan Tetap Setia, Mengamankan, Mengawal Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Prof, Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai simbol Partai.

3. Sebagai Jajaran Struktural dan Kader DPC PDI Perjuangan Kota Subulussalam Kami Siap Mengamankan dan Menyukseskan Kongres Tahun 2025 Serta Meminta Kembali Kesediaan Prof, Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri Sebagai Ketua Umum Periode 2025 -2030.

Demikian Pernyataan Sikap Ini Kami Buat, Untuk Menjaga Marwah dan Martabat Partai. Terimakasih.

Sumber : gesuri

Kader PDIP Se Jabar Deklarasi Solid dan Setia Terhadap Megawati

DUNIAOBERITA — Kader PDI Perjuangan se-Jawa Barat mengadakan aksi pernyataan sikap dan stempel darah di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat di Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 1, Kota Bandung, pada Sabtu (4/1/2025). Aksi tersebut diinisiasi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan Jawa Barat, Dradjat Hidayat Soetardja.

Dua Agenda Utama

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Bidang Tanggap Darurat, Chaerul Rizky Prasetya Mantini, menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dua agenda utama:

1. Evaluasi Kegiatan Baguna Jabar Selama Satu Tahun

Kegiatan tersebut mencakup berbagai aksi tanggap bencana dan pelayanan masyarakat sepanjang Januari hingga Desember 2025. Rizky menyebutkan bahwa Baguna Jabar aktif dalam penanggulangan bencana, fogging, pengantaran orang sakit atau meninggal, layanan sosial, dan pengobatan gratis. Baguna juga mempersiapkan kader di daerah agar selalu siap siaga menghadapi bencana.

2. Pernyataan Kesetiaan terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

Rizky menegaskan bahwa aksi stempel darah yang dilakukan kader adalah simbol kesetiaan dan loyalitas terhadap Megawati. "Ini membuktikan bahwa kami solid dan sangat loyal kepada Ibu Ketua Umum," ujarnya.

Pesan Solidaritas dan Peringatan Kader

Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan, dan Anak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, Erni Kusmiati, menegaskan kesetiaannya kepada partai dan Megawati. Ia menyatakan bahwa kader akan menjaga partai dari berbagai ancaman politik yang muncul.

"Kami berharap tidak ada lagi pihak yang mengusik atau mendiskreditkan partai kami. Jika sebelumnya kami diam, mulai saat ini kami akan melawan," tandas Erni.

Ridwan Kamil - Suswono Batal Gugat ke MK

DUNIAOBERITA - Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) tidak mengajukan permohonan sengketa atau perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana juga belum mengajukan permohonan. 

MK memberikan batas waktu tiga hari bagi pasangan calon untuk mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke MK.

Namun, sampai pengajuan gugatan sengketa Pilkada 2024 di Jakarta ditutup pada Rabu (11/12/2024) pukul 23.59 WIB, kubu RIDO dan Dhama-Kun tidak mendaftar gugatan ke MK.

Dari laman resmi MK juga tidak memuat nama mereka dalam daftar sengketa hasil Pilkada 2024.

Pihak Ridwan Kamil-Suswono pun mengungkapkan alasan tidak jadi mengajukan gugatan ke MK.

Menurut Tim Bidang Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar Butar, pihaknya tak mengajukan gugatan atas dasar arahan pimpinan. 

Dikutip dari WartakotaLive.com, Muslim enggan membeberkan sosok siapa yang dimaksud pimpinan tersebut. 

"Sudah keputusan pimpinan," katanya, Kamis (12/11/24) dini hari, dilansir duniaoberita dari Tribunnews. 

Sementara itu, pihak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, memang tak kunjung mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke MK jelang batas akhir pendaftaran.

Respon Ganjar, Ahok & Anies atas Kemenangan Pramono-Rano

DUNIAOBERITA – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, dinyatakan menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Pasangan ini memperoleh total 2.183.239 suara atau 50,07%, cukup untuk memenangkan pemilu dalam satu putaran.

Kemenangan ini mendapat respons dari sejumlah tokoh nasional, termasuk Ganjar Pranowo, yang mengucapkan selamat melalui akun Instagramnya. 

"Selamat melayani rakyat, Mas Pram & Bang Doel," tulis Ganjar, Senin (9/12/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), juga menyampaikan selamat kepada Pramono-Rano.

"Kami bersyukur Mas Pram dan Bang Rano menang satu putaran sesuai harapan," ujar Ahok. 

Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan keduanya melalui sambungan telepon.

Sementara itu, Anies Baswedan melalui juru bicaranya, Sahrin Hamid, menyebut bahwa ia dan Pramono terus menjalin komunikasi intensif selama proses pleno KPU berlangsung. 

"Setiap perkembangan selalu ter-update dengan baik, baik secara langsung maupun tidak langsung," jelas Sahrin.

Menanggapi hasil ini, Pramono menyatakan kesiapannya untuk mulai menjalankan program yang telah dijanjikan kepada warga Jakarta. 

"Ini bukanlah akhir dari perjuangan, ini justru menjadi awal untuk Jakarta menyala," tulisnya melalui akun media sosialnya.

Dengan kemenangan ini, Pramono Anung-Rano Karno diharapkan dapat membawa perubahan dan melanjutkan pembangunan di Jakarta sesuai visi dan misinya.

Jawaban Tegas Jokowi soal Dipecat dari PDIP

DUNIAOBERITA - Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo memberikan tanggapan atas pemecatannya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Saat ditemui usai makan siang bersama awak media pada Kamis (5/12/2024), Jokowi menanggapi keputusan tersebut dengan singkat. 

"Ya, berarti partainya perorangan. Partainya jadi perorangan," ujarnya sambil tersenyum.

Ketika diminta penjelasan lebih lanjut terkait pernyataannya, Jokowi hanya mengulang ucapannya tanpa memberikan klarifikasi tambahan. "Partai perorangan," katanya singkat.

Hingga kini, Jokowi belum memberikan kepastian apakah ia akan bergabung dengan partai lain, meski nama Partai Golkar santer disebut sebagai pilihan baru bagi ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. 

"Saya tegaskan kembali, Pak Jokowi dan keluarganya sudah bukan bagian dari PDI Perjuangan. Ketika seseorang secara sengaja berbeda dari idealisme dan cita-cita pergerakan PDIP, maka dia bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP," ujar Hasto.

Di Balik Kekalahan Airin dalam Pilgub Banten, Ini Jawaban Tegas PDIP

DUNIAOBERITA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengungkapkan keheranan atas kekalahan pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024. 

Pasangan ini diusung oleh PDIP dan Golkar, namun kalah dari pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusuma yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus).

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menyebut kekalahan Airin-Ade sebagai hal yang tak terduga. Ia menyoroti keberhasilan Airin sebelumnya memimpin tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Banten pada Pilpres 2024.

"Ini anomali yang pertama, di luar nalar kami. Seorang Airin, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, sukses memenangkan Prabowo-Gibran di Banten, pada saat dia menjadi calon gubernur, harus mengalami intervensi kekuasaan untuk menggagalkan kemenangan," kata Basarah dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11/24), dilansir duniaoberita dari CNN Indonesia. 

PDIP juga mempertanyakan hasil survei yang sebelumnya menunjukkan Airin-Ade unggul di atas 70 persen. 

"Dalam waktu singkat, hasil itu berubah drastis. Ini adalah anomali kedua," ujar Basarah.

Sebagai tindak lanjut, PDIP berencana mengambil langkah hukum.

"Kami akan teruskan ke Mahkamah Konstitusi," tegas Basarah.

Sementara itu, hasil hitung cepat menunjukkan Andra Soni-Dimyati unggul dengan perolehan suara 57,52 persen menurut Charta Politika, sedangkan Airin-Ade meraih 42,48 persen.

Ridwan Kamil Sebut Perolehan Suara Dharma-Kun di Luar Prediksi, Ini Alasannya

DUNIAOBERITA – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengungkapkan rasa terkejut atas hasil perolehan suara pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. 

"Memang luar biasa, di luar prediksi. Sebelumnya, survei menunjukkan angka 5, 3, atau 4 persen, tetapi realitasnya mereka menembus 10 persen. Ini pencapaian yang tidak disangka," ujar Ridwan Kamil saat konferensi pers di posko pemenangannya di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (27/11/24).

Ridwan pun memberikan apresiasi atas kerja keras pasangan Dharma-Kun. 

"Saya hormat kepada Pak Dharma dan Pak Kun yang telah berjuang dengan luar biasa. Ini menjadi catatan penting," tambahnya.

Strategi Merebut Suara Pemilih Dharma-Kun

Ridwan Kamil juga menyinggung pentingnya meraih suara pemilih Dharma-Kun jika Pilkada Jakarta berlanjut ke putaran kedua. 

"Kami akan berupaya meraih dukungan mereka dengan komunikasi yang baik dan cara sebaik-baiknya," ujarnya.

Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, pasangan Pramono Anung-Rano Karno memimpin dengan 49,49 persen suara, disusul Ridwan Kamil-Suswono dengan 40,02 persen, sementara Dharma-Kun memperoleh 10,49 persen. 

Megawati Kritik Pilkada, Sebut Demokrasi Terancam Mati Akibat Kekuatan Halalkan Segala Cara

DUNIAOBERITA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kekalahan partainya di Jawa Tengah dan menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia terancam akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. 

Megawati menyebut penggunaan sumber daya dan alat-alat negara menjadi ancaman nyata.

"Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara," ujar Megawati dalam keterangan video yang dilansir duniaoberita dari CNN  Indonesia. 

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi di beberapa daerah seperti Banten, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara.

Megawati menyoroti laporan mengenai penggunaan penjabat kepala daerah dan mutasi aparat kepolisian demi kepentingan politik elektoral. Menurutnya, hal tersebut telah melampaui batas kewajaran. 

"Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa aparatur negara yang tidak netral dapat dipidana," tegasnya.

Megawati juga menekankan bahwa Jawa Tengah bukan sekadar "kandang banteng," tetapi tempat lahirnya nasionalisme dan patriotisme. Ia yakin PDIP tidak akan kalah jika Pilkada berjalan jujur dan adil.

Dalam pidatonya, Megawati menyerukan perlawanan terukur dalam koridor hukum. Beberapa langkah yang akan ditempuh PDIP antara lain:

1. Menjaga suara rakyat dengan sebaik-baiknya.

2. Mengumpulkan bukti intimidasi aparatur negara dan politik uang.

3. Menginvestigasi ketidaknetralan pejabat daerah.

4. Menghimpun bukti mobilisasi bantuan sosial secara tidak wajar.

5. Menggalang kekuatan rakyat untuk berani menyuarakan kebenaran.

Mengakhiri pernyataannya, Megawati mengajak seluruh simpatisan dan rakyat Indonesia untuk tidak takut menyuarakan kebenaran dan berjuang demi keadilan. 

Respon Presiden Jokowi Bila PDIP Masuk Pemerintahan Prabowo

DUNIAOBERITA - Presiden Jokowi enggan memberikan banyak komentar terkait kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Silakan tanyakan kepada Presiden terpilih," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, (21/9/24), dilansir duniaoberita dari metrotvnews.

Jokowi menegaskan bahwa pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif penuh presiden terpilih. Prabowo, sebagai presiden terpilih, berhak menentukan susunan kabinet.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa PDIP siap mendukung pemerintahan Prabowo jika memiliki visi dan misi yang sejalan, meskipun tidak harus masuk dalam kabinet. Menurut Said, prioritas utama PDIP adalah keselamatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

"Jika visinya sama, PDIP akan mendukung, baik dari dalam kabinet maupun dari luar. Yang terpenting adalah keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat," ujar Said di Gedung DPR RI, Jumat, 13 September 2024.

Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo Gibran, Titip 6 Harapan Penting

DUNIAOBERITA - Partai Buruh secara resmi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil sebagai bentuk ketaatan pada konstitusi.

"Kami akan patuh pada pilihan rakyat yang telah memilih Pak Prabowo Subianto. Apalagi, ada sejumlah visi beliau yang sejalan dengan kepentingan kelas pekerja," ujar Said dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Kelas Pekerja di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (18/9), dikutip duniaoberita dari Jawa Pos. 

Said menyoroti program-program Prabowo, seperti penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak dan pendidikan gratis, sebagai visi yang sesuai dengan kebutuhan rakyat pekerja.

Sebagai partai yang tidak memiliki kursi di parlemen, Partai Buruh menyadari keterbatasan daya tawarnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengajukan negosiasi terkait dukungan, namun menyampaikan enam harapan kepada Prabowo demi meningkatkan kesejahteraan kelas pekerja.

Enam harapan tersebut meliputi peninjauan ulang Undang-Undang Cipta Kerja, penerapan upah layak, penghapusan sistem outsourcing, pelaksanaan reforma agraria, pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, serta penyediaan pendidikan gratis hingga jenjang universitas.

Meskipun Prabowo tidak hadir langsung dalam acara tersebut, ia menyampaikan komitmennya melalui pesan video. Prabowo menegaskan akan memperjuangkan hak-hak buruh, petani, dan nelayan. Ia juga berharap dapat bekerja sama dengan elemen buruh untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan.

"Saya bertekad untuk mengelola kekayaan bangsa sebesar-besarnya demi kepentingan seluruh rakyat," kata Prabowo dalam pesan videonya.

KPU Sebut Tiga Paslon Gubernur Jakarta Belum Memenuhi Syarat Administratif

Foto : Ilustrasi

DUNIAOBERITA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menyelesaikan penelitian terkait persyaratan administrasi bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pasangan calon tersebut belum memenuhi syarat.

"KPU DKI telah melakukan penelitian administrasi sejak 29 Agustus hingga 4 September 2024 melalui sistem SILON. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga pasangan calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS)," ujar Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, pada Kamis (5/9/2024) di Jakarta.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Penelitian Administrasi yang melibatkan seluruh anggota KPU DKI Jakarta.

KPU DKI memberikan waktu bagi para pasangan calon untuk memperbaiki dokumen administrasi mereka. "Ketiga pasangan calon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen dalam tiga hari ke depan, yaitu dari tanggal 6 hingga 8 September," tambah Wahyu.

Wahyu juga mencontohkan beberapa dokumen yang perlu diperbaiki, seperti surat keterangan tidak pailit, laporan harta kekayaan, dan keterangan bebas dari tunggakan pajak.

Sebagai informasi, Pilkada DKI Jakarta tahun ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Sumber : rri.co.id

Cak Lontong Ketua Tim Sukses Pramono - Rano, Ada Alasan Cerdas

DUNIAOBERITA - Pramono Anung, calon gubernur Jakarta untuk Pilkada 2024, mengungkapkan alasan di balik pemilihan komedian Lies Hartono, yang dikenal sebagai Cak Lontong, sebagai ketua tim pemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno. 

Menurut Pramono, pemilihan Cak Lontong bukan keputusan mendadak dan merupakan bagian dari upaya untuk menampilkan politik yang menyenangkan namun tetap serius.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kampanye kami dilakukan dengan penuh keceriaan tetapi tetap fokus. Oleh karena itu, Cak Lontong yang dikenal lucu dan cerdas dipilih sebagai ketua tim sukses,” ujar Pramono.

Selain itu, Pramono menegaskan bahwa keterlibatan Cak Lontong dalam politik praktis bukanlah hal baru. Ia percaya bahwa Cak Lontong mampu mewakili semangat tim mereka yang menggabungkan kerja keras dengan kegembiraan.

Sejumlah tokoh lain yang juga masuk dalam tim pemenangan ini antara lain Prasetyo Edi Marsudi, Once, Tina Toon, Cornelia Agatha, dan Maudy Koesnaedy.

Alasan Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta 2024, Dapat Perintah Langsung dari Sosok Ini

DUNIAOBERITA - Ridwan Kamil memutuskan untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024 dengan alasan khusus, meskipun peluang kemenangannya di Pilgub Jawa Barat 2024 lebih besar. 

Sejak muncul spekulasi beberapa bulan lalu mengenai keikutsertaannya dalam Pilgub Jakarta, banyak pihak menilai langkah tersebut berisiko. 

Selain harus menghadapi Anies Baswedan yang kala itu memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta, Ridwan Kamil juga dianggap kurang memiliki kedekatan dengan warga Jakarta.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta hanya mencapai 8 persen. Namun, ia mendapatkan dukungan kuat dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari 15 partai, sehingga kini ia dianggap sebagai kandidat kuat. 

Kendati demikian, Ridwan Kamil tidak akan melawan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub Jakarta 2024, melainkan Pramono Anung dan Dharma Pongrekun.

Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa ia maju dalam Pilgub Jakarta 2024 atas perintah dari Golkar dan arahan langsung dari presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. 

Awalnya, Ridwan Kamil mengakui lebih nyaman untuk maju di Pilgub Jawa Barat, tetapi setelah mempertimbangkan perintah tersebut, ia memutuskan untuk bertarung di Jakarta.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara komunitas relawan, di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2024).

"Saya dan pak Suswono sebenarnya bukan pilihannya sebenarnya, saya tidak melamar ke Jakarta, (tapi) ditugaskan," ujarnya, dilansir duniaoberita dari Tribunnews. 

"Karena saat ditanya, 'Kang Emil gimana? Ya saya nyamannya di Jawa Barat, kan incumbent, top approval ratingnya saya 90 persen di Jawa Barat, pengen jadi gubernur ada 70 persen'," imbuhnya.

"Jadi saya sebenarnya di sana (Jawa Barat), tapi perintah dari partai, arahan dari pak Prabowo Jakarta butuh teknokrat yang bisa memikirkan apa pasca tidak lagi jadi ibu kota," ucap mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Terungkap Alasan Anies Putuskan Tidak Maju di Pilkada Jabar

DUNIAOBERITA -  Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah memutuskan untuk tidak maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024. 

Keputusan ini disampaikan oleh juru bicara Anies, Sahrin Hamid, pada Kamis (29/8/2024), tepat pada hari terakhir pendaftaran calon.

Menurut Sahrin, keputusan Anies untuk tidak ikut serta dalam Pilkada Jabar didasarkan pada pertimbangan yang matang. 

Salah pertimbangannya yaknu kurangnya aspirasi atau dukungan yang signifikan dari masyarakat Jawa Barat, baik dari warga biasa maupun dari partai politik lokal. 

"Mas Anies telah memutuskan untuk tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Berbeda dengan Jakarta, di mana banyak masyarakat yang menginginkan beliau maju, di Jawa Barat tidak ada permintaan khusus dari masyarakat atau partai politik," ujar Sahrin, dilansir duniaoberita dari Kompas. 

Sebelumnya, Anies sempat dikabarkan akan mengikuti Pilkada Jawa Barat dengan dukungan dari PDI Perjuangan. Bahkan, Bendahara DPC PDI-P Kota Bandung, Folmer Siswanto, menyebutkan bahwa Anies sedang dalam perjalanan ke Bandung pada malam sebelum pendaftaran ditutup.

Hingga saat ini, dua pasangan calon telah secara resmi mendaftar untuk Pilkada Jawa Barat 2024, yaitu Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan yang didukung oleh Golkar, Demokrat, Gerindra, PSI, PAN, serta beberapa partai non-parlemen, dan pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie yang diusung oleh PKS, PPP, dan NasDem.

Sosok Ronal Surapradja Calon Wakil Gubernur Jawa Barat

DUNIAOBERITA - Sosok Ronal Surapradja, yang dikenal sebagai komedian dan presenter, secara mengejutkan diumumkan sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat oleh PDIP untuk Pilkada 2024 mendampingi Jeje Wiradinata. 

Dikabarkan bahwa keputusan ini diumumkan pada menit-menit terakhir sebelum pendaftaran ditutup pada Kamis malam (29/8).

Ronal, lahir di Bandung pada 26 Mei 1977, memulai kariernya sebagai presenter radio setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Namanya mulai dikenal luas setelah bergabung dalam acara komedi Extravaganza di Trans TV (2004-2008). 

Ia juga terlibat dalam berbagai proyek film dan acara TV, seperti "Vina Bilang Cinta," "Janji Joni," dan "Indonesia Lawak Klub."

Di dunia musik, Ronal merilis dua album, "Ronaldisko" (2008) dan "RockNal" (2010). Selain itu, dia juga aktif di komunitas selebriti, termasuk klub motor The Prediksi.

Ronal menikah dengan Seruni Purnamasari pada Mei 2008 dan memiliki dua anak. Namun, mereka bercerai pada Juni 2023.

PDIP Usung Risma-Gus Hans sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim

DUNIAOBERITA - PDI Perjuangan telah resmi mengusung pasangan Tri Rismaharini dan KH Zahrul Azhar Asumta, yang dikenal sebagai Gus Hans, sebagai calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim). 

Informasi ini disampaikan oleh Sri Untari Bisowarno, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, yang menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah final.

“Iya benar (keputusan mengusung Risma dan Gus Hans sudah final),” ujar Untari dikonfirmasi suarasurabaya.net, Kamis (29/8/24).

Risma, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial RI dan pernah menjadi Wali Kota Surabaya, akan berpasangan dengan Gus Hans, seorang kader Golkar dan pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum di Jombang. 

Mereka dijadwalkan mendaftar ke Kantor KPU Jatim pada Kamis malam, sekitar pukul 19.30 WIB.

Pasangan ini akan diantar oleh kirab budaya dari Kantor DPD PDI Perjuangan di Surabaya. Hingga saat ini, partai koalisi pendukung mereka adalah Partai Hanura dan Partai Ummat, meskipun dukungan dari Partai Ummat masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.

Respon Presiden Jokowi Soal Pramono Anung Izin Maju Calon Gubernur Jakarta

Presiden Jokowi dan Pramono Anung. Sumber Foto di Instagram

DUNIAOBERITA -  Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Pramono Anung telah meminta izin kepada dirinya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Permintaan izin tersebut dilakukan Pramono dua hari lalu.

"Dua hari yang lalu, setelah beliau ditunjuk, langsung minta izin ke saya," ujar Jokowi saat ditemui usai peresmian gedung baru di RSUP Dr. Sardjito, Sleman, DIY, Rabu (28/8/24),  dilansir duniaoberita dari CNN Indonesia. 

Jokowi menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan keputusan Pramono untuk berkompetisi dalam Pilkada. Menurutnya, ini merupakan hak politik setiap individu.

"Itu hak politik Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan. Saya kira keputusan seperti ini pasti sudah dipertimbangkan dengan matang," ucapnya.

Presiden juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, Pramono belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet.

"Baru mendaftar (Pilkada), nanti kalau sudah selesai, mestinya akan ada proses selanjutnya," tambah Jokowi.

Pramono sendiri mengaku baru memutuskan untuk maju dalam Pilgub Jakarta pada hari sebelumnya. Keputusan ini, menurut Pramono, didasarkan pada perintah langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Keputusannya final kemarin sore. Sebenarnya saya terus berusaha untuk tidak maju, tapi akhirnya saya mengikuti keputusan Ibu Mega," ungkap Pramono di kediamannya di Jakarta Selatan.