Kantor perdana Menteri Nepal menyatakan bahwa Oli mengundurkan diri untuk membuka jalan bagi solusi konstitusional lantaran demonstrasi kaum Gen-Z yang menentang tuduhan praktik korupsi telah meluas dan berubah menjadi aksi kekerasan. Rangkaian demonstrasi itu dipicu oleh larangan media sosial, yang kini telah dicabut.
Aksi kekerasan dimulai ketika ribuan orang—sebagian besar menyebut diri mereka sebagai Gen Z—turun ke jalan di Kathmandu pada Senin (08/09).
Hampir 200 orang diyakini terluka dalam bentrokan dengan polisi. Aparat menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru tajam saat para pengunjuk rasa memanjat tembok parlemen dan gedung-gedung resmi lainnya.
Pada Selasa (09/09), para demonstran membakar gedung Dewan Perwakilan Rakyat, markas besar Partai Kongres Nepal, dan rumah mantan perdana menteri Sher Bahadur Deuba. Rumah beberapa politisi lainnya juga telah dirusak.
Berikut yang kami ketahui tentang rangkaian aksi protes tersebut.
Apa itu larangan media sosial?
Media sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Nepal. Bahkan, tingkat pengguna medsos per kapita di Nepal adalah yang tertinggi di Asia Selatan.
Pekan lalu, pemerintah memutuskan untuk melarang 26 platform media sosial, termasuk WhatsApp, Instagram, dan Facebook, karena aplikasi-aplikasi itu gagal memenuhi tenggat waktu pendaftaran ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal.
Para kritikus menuduh pemerintah berusaha meredam kampanye antikorupsi dengan larangan tersebut.
Larangan itu kemudian memicu demonstrasi massa. Meski kemudian larangan itu dicabut pada Senin (08/09) malam, aksi protes telah meluas dan menjadi pintu masuk bagi para pengunjuk rasa untuk menyalurkan ketidakpuasan yang lebih mendalam terhadap pemerintah.
Baca selengkapnya di BBC Indonesia, klik link https://www.bbc.com/indonesia/articles/c79v1048ngno?fbclid=IwY2xjawMtsiRleHRuA2FlbQIxMQABHszgfi6RAZnaIFhQhrxUFWUe3vF5VM7VPmwZnJsKxVxkFIeOrEWanuKWgdRU_aem_KmmtH5cU6y1WlTZCVwCK8A