Pernyataan ini dianggap terlalu berlebihan oleh beberapa pihak, termasuk relawan Jokowi, yang menyatakan bahwa Jokowi sudah memiliki niat bertemu Megawati di momen Lebaran 2024.
Akhrom Saleh, Ketua Kornas Jokowi Milenial, menilai pernyataan Hasto itu keliru. Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara memiliki hak individu untuk bertemu dengan siapapun tanpa harus melalui proses yang disarankan oleh Hasto.
"Menurut hemat saya justru Hasto keliru bila menyampaikan hal itu kepada publik, sebab Presiden Jokowi sebagai kepala negara memiliki hak individu mau bertemu dengan siapapun di Republik ini," kata Akhrom saat dimintai tanggapannya, Sabtu (13/4/24).
"Selain itu, pernyataan Hasto pun menurut saya sesat dalam berpikir, justru pak Jokowi izinnya itu wajib ke relawan relawan pendukungnya sejak tahun 2014 yang," lanjutnya.
Akhrom juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap relawan pendukung Jokowi sejak tahun 2014 yang dianggapnya sebagai pilar utama yang setia dan tegak lurus kepada Jokowi.
Akhrom juga berharap agar PDIP menjadi oposisi yang konstruktif di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depannya.
Ia menambahkan bahwa PDIP telah terbukti sebagai penyeimbang yang efektif dan cocok untuk peran tersebut.
Pernyataan Hasto disampaikan di kediaman Megawati di Jakarta Pusat pada Jumat (12/4/2024), di mana Hasto menjelaskan bahwa anak ranting PDIP merupakan benteng pertama bagi Megawati di partai tersebut.
Menurutnya, jika Jokowi ingin membuka komunikasi dengan Megawati, harus melalui anak ranting terlebih dahulu karena mereka juga menjadi benteng bagi Megawati.
Namun, beberapa pihak meragukan keberadaan syarat tersebut. Menurut mereka, pertemuan antara Jokowi dan Megawati seharusnya tidak melibatkan proses seperti yang disarankan oleh Hasto.
