Kabar mengejutkan terkait panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan keturunan PKI boleh mendaftar sebagai prajurit karena sesuai dengan aturan hukum.
Dikabarkan bahwa pengamat militer dari Institute For Security & Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi membongkar siasat Jenderal Andika kebijakan tersebut.
Menurut Khairul, fokus Indonesia setelah reformasi ialah soal penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
"Negara ini memang punya keputusan politik yang melarang ajaran komunisme. Namun, mestinya tidak boleh diterapkan srcara membabi buta," ujar Khairul kepada GenPI.co, Jumat (1/4).
Khairul menjelaskan hukum Indonesia juga tidak mengenal dosa warisan, sehingga setiap anak bangsa berhak menjadi TNI.
Menurut dia, TNI sejauh ini memang masih memberlakukan ketentuan 'bersih diri' dan 'bersih lingkungan' sebagai syarat menjadi prajurit.
"Apakah membatasi hak anak cucu orang yang dicap sebagai kader atau simpatisan PKI untuk membela negara itu adil? Tentu tidak. Hal itu diskriminatif," jelasnya.
Menurutnya, konstitusi jelas mengatur setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
Dengan demikian, dia menilai langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sudah sangat tepat.
"Nah, langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagaimana ditampilkan dalam video itu, jelas sangat progresif," imbuhnya. (duniaoberita/GenPi)
