Kabar mengejutkan terkait Haris Azhar dan Fatia berdalih yang mereka lakukan ialah bagian dari kerja advokasi, khususnya terhadap masyarakat Papua. .
Dikabarkan bahwa mereka pun menilai bahwa laporan Luhut lebih diprioritaskan dibanding menyelesaikan masalah di Papua.
Juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, mengingatkan tidak ada orang kebal hukum. Terlebih setelah memfitnah orang lain.
"Pernyataan-pernyataan mereka yang mengeklaim sebagai pejuang HAM ini seolah mereka harus diberikan kekebalan hukum untuk bebas memfitnah dan merusak nama orang. Apalagi seakan menumpahkan semua yang terjadi di Papua adalah perbuatan Pak Luhut. Mereka masih saja terus melakukan fitnah, seolah tidak belajar bahwa mulutmu adalah harimaumu," kata Jodi kepada wartawan, Sabtu (19/3).
"Apa bedanya mereka dengan para artis, influencer yang sekarang terkena kasus hukum karena pencemaran nama baik orang lain? Janganlah terus berlindung di balik jubah pejuang HAM," sambungnya.
Ia pun menyebut bahwa semua perbuatan pasti ada konsekuensinya. Termasuk bila mengatakan sesuatu yang bersifat fitnah.
"Kalau mereka siap menuduh orang, maka siap saja membuka kebenaran yang kata mereka miliki itu di jalur hukum. Kalau mereka melebar ke mana-mana, maka semakin jelas mereka tidak bisa membuktikan tuduhannya," kata Jodi.
"Untuk membuktikan pernyataan yang mereka anggap seakan-akan benar, dibuktikan saja di Pengadilan. Mengapa harus membentuk opini-opini sesat lagi," pungkasnya. (Kumparan/duniaoberita)
