Kabar terbaru terkait polemik Susi Air, menyita perhatian publik terhadap peristiwa pengusiran dari Hanggar Malinau oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan Pemkab Malinau.
Dikabarkan bahwa pemilik Susi Air yaitu Susi Pudjiastuti harus melakukan inventarisasi data kerusakan dan kerugian akibat pengusiran dari Hanggar Malinau itu.
Susi menegaskan bahwa Susi Air telah menyewa hanggar tersebut selama 10 tahun dalam pelayanan penerbangannya.
Lebih lanjut, terdapat hasil evaluasi internal Pemkab Malinau, yang menyatakan kontrak Susi Air di Hanggar Malinau diputuskan selesai pada 31 Desember 2021.
Baru-baru ini, Kuasa Hukum Susi Air bernama Donal Fariz mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).
Hal ini, ia melaporkan Bupati Malinau bernama Wempi Wellem Mawa dan Sekretaris Daerah Malinau Ernes Silvanus.
Pasalnya, dirinya menuturkan bahwa kedua pejabat daerah tersebut tidak merespon surat somasi yang dilayangkan dari pihaknya.
"Hingga pukul 20.00 WIB, Susi Air belum menerima respons dari Bupati dan Sekda Malinau atas somasi yang dikirimkan pada tanggal 7 Februari 2022 yang lalu," terangnya.
Kemudian, dirinya mengatakan apabila hingga 24 jam sejak surat somasi dilayangkan tidak mendapatkan respons, maka pihaknya berencana melaporkan pihak terkait dengan tindak pidana.
"Kami ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat, pukul 10.00 WIB," tegas Donal Fariz yang dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA, pada Jumat, 11 Februari 2022.
Sementara itu, menurutnya ini terkait dengan Pasal 335 ayat 1 butir 1 dan Pasal 210 dan Pasal 344 huruf a dan c ke Bareskrim Mabes Polri. (Source : pikiranrakyat)
