Kabar terbaru datang dari sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak tinggal diam terhadap kasus Nurhayati. Dia merupakan seorang Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Citemu.
Nurhayati disebut menjadi tersangka setelah melaporkan dugaan korupsi kepala desa.
Ganjar mengapresiasi sikap Nurhayati maupun warga lain yang berani melaporkan dugaan korupsi ke aparat penegak hukum, dengan segala risiko yang diterima.
"Ini kabar baik, karena rakyat berani melapor. Itu bagus, saya sangat apresiasi dan saya menonton mbaknya cukup berani.
"Menurut saya, ya (Nurhayati) harus mendapatkan pembelaan," ujar Ganjar di Semarang, Senin (21/2).
Ganjar menyayangkan Nurhayati justru ditetapkan menjadi tersangka.
Orang nomor satu di Jateng itu menyebut kejadian pelapor dugaan korupsi dilaporkan balik dan menjadi tersangka, sudah sering terjadi.
"Sudah beberapa kali sebenarnya kejadian mirip-mirip seperti itu, pelapornya malah di balik gitu ya. Kalau enggak, biasanya ada tekanan," katanya.
Ganjar lebih lanjut mengatakan sering menerima laporan dugaan korupsi di Jawa Tengah dan biasanya meminta pelapor menjelaskan masalah dan memberikan bukti-bukti lengkap.
"Maka, sering kali banyak orang melaporkan ke saya itu mesti saya minta dulu datanya mana, apa 'problemnya', mana buktinya."
"Kalau itu kuat, biasanya dari sini langsung kami turunkan tim diam-diam," katanya.
Ganjar berharap masyarakat yang berniat melaporkan dugaan korupsi agar tidak takut, tetapi pelapor harus memastikan buktinya kuat dan tidak tergesa-gesa melakukan tuduhan.
"Siapkan bukti, laporkan dengan baik dan tertutup."
"Itu jauh akan bisa lebih aman untuk semuanya, tetapi yang sudah terbuka begitu, penting juga untuk bisa dilihat kebenarannya seperti apa," katanya.
Dari kasus Nurhayati, Ganjar menyebut hal harus menjadi koreksi untuk pemerintah agar lebih serius dalam merespons laporan serupa.
Tujuannya, agar makin sedikit oknum yang berupaya menyalahgunakan wewenang dalam mengelola uang negara.
"Menurut saya harus menjadikan koreksi untuk semua penyelenggara negara, bahwa penyelenggara negara seakan di dalam akuarium, ditonton semua orang dengan sangat transparan, maka hati-hati dengan penggunaan berbagai cara," katanya. (JPNN)
