DUNIAOBERITA.COM Skip to main content

Posts

Tegas! Jokowi Pastikan Teruskan Proses Hukum Ijazah Palsu: Jangan Sampai Gampang Nuduh Orang

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya akan meneruskan proses hukum kasus ijazah palsu. Hal ini untuk memberikan pembelajaran sekaligus efek jera kepada para tersangka agar tidak menyebar fitnah.  Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025). "Ya untuk pembelajaran kita semua, jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina, fitnah, mencemarkan nama baik seseorang," ujar Jokowi. Jokowi berpandangan, demi pembelajaran, maka harus dilakukan penegakan hukum. Menurutnya, keaslian ijazahnya akan lebih baik jika diputuskan di pengadilan, agar lebih adil. "Itu forum paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya, dari SD, SMP, SMA, universitas semua. Akan saya bawa," tegasnya.  Sementara itu, Jokowi mengajak semua pihak berfokus pada hal besar demi kepentingan negara. Dia meminta agar orang-orang tidak menghabiskan energinya hanya untuk mengu...

Update Kudeta Presiden Gagal Total, Asing 'Ikut' Cawe-Cawe

Upaya kudeta di Benin, salah satu negara di Afrika Barat, pada akhir pekan lalu berakhir gagal total setelah pasukan loyalis berhasil menumpas kelompok perwira yang sempat mengambil alih stasiun TV nasional dan mengumumkan pencopotan Presiden Patrice Talon. Di balik keberhasilan itu, keterlibatan negara asing ikut menjadi sorotan. Seorang ajudan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan bahwa Paris memberikan bantuan atas permintaan pemerintah Benin. "Prancis memberi dukungan pengawasan, observasi, dan logistik kepada angkatan bersenjata Benin," ujarnya kepada wartawan, seraya menyebut Presiden Macron memimpin "koordinasi regional" untuk merespons situasi, seperti dikutip AFP, Rabu (10/12/2025). Macron juga disebut telah berkomunikasi dengan Presiden Talon serta para pemimpin Nigeria dan Sierra Leone pada Minggu. "Situasi di Benin menimbulkan kekhawatiran serius bagi presiden, yang dengan tegas mengutuk upaya destabilisasi ini," tutur ajud...

Terungkap! Voice Note Terakhir Korban Kebakaran Gedung Terra Drone ke Keluarga

Insiden kebakaran maut yang melanda gedung  Terra Drone  di Kemayoran,  Jakarta Pusat (Jakpus) , meninggalkan kisah pilu bagi keluarga korban. Keluarga korban tewas Ervina, Ferry, menyebut korban sempat mengirim voice note terakhirnya sebelum tewas. "Di grup, jadi dia (korban) pertama kirim ke kakaknya, kakaknya baru kirim ke grup. Voice note ini dia langsung di grup, bukan dari forward-an, ya. Jadi dia langsung di grup," kisah Ferry kepada wartawan saat menyambangi RS Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2025). Ferry mengatakan korban juga sempat mengirimkan voice note kepada kakaknya saat awal mula kebakaran terjadi. Namun setelah pukul 13.15 WIB, ponsel korban sudah tak bisa dihubungi. "Iya, awal kebakaran dia ngirim ke kakaknya yang nomor 5. Iya (VN itu) kabar terakhir itu di pukul 13.15 WIB. Itu udah terakhir kali. Udah lost contact (setelah kirim VN), habis itu udah nggak ada informasi apa pun," ucapnya. Ferry sempat menunjukkan voice n...

Tegas! Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK Imbas Putusan UU IKN dan Loloskan Putusan 90 Gibran

Hakim Konstitusi Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena menyatakan dissenting opinion terhadap beberapa putusan yang menyita perhatian publik, seperti UU Ibukota Negara (UU IKN) dan UU Polri.  Pihak yang melaporkan Anwar Usman ke MKMK adalah Syamsul Jahidin, advokat yang menggugat UU Polri dan UU IKN. Menurut Syamsul, Anwar menyatakan dissenting opinion pada dua putusan yang dikabulkan oleh MK, yaitu putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024 tentang UU IKN dan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang UU Polri.  “Ketika itu dikabulkan, ada yang dissenting. Dari dua putusan ini yang dissenting itu Anwar Usman. Kami baca ini (dissenting), itu intinya penolakan, kami sambung-sambungkan. Ini enggak logis sekali penolakannya,” ujar Syamsul, saat ditemui di Gedung MK, Rabu (10/12/2025). Syamsul mengatakan, UU IKN telah memangkas hak guna usaha (HGU) sehingga tidak lagi bisa sampai 190 tahun. Sementara, UU Polri membatasi penempatan polisi aktif di ja...

Gempar! Perang Thailand-Kamboja Makin Ngeri, 10 Tewas-140 Ribu Ngungsi

Konflik bersenjata antara Thailand-Kamboja kembali memanas dan meluas, dengan pertempuran kini menjalar ke lima provinsi di dua negara. Bentrokan terbaru menewaskan sedikitnya 10 orang, sementara lebih dari 140.000 warga sipil terpaksa mengungsi akibat serangan jet, tank, dan drone. Ketegangan meningkat setelah gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat kembali runtuh. Kedua negara saling menuduh sebagai pemicu eskalasi. Mantan pemimpin Kamboja Hun Sen menegaskan bahwa militernya hanya merespons agresi Thailand. "Kami tidak membalas selama dua hari. Tapi setelah serangan udara dan rentetan tank, kami terpaksa bertahan," katanya, seperti dikutip AFP, Rabu (10/12/2025). Di pihak Thailand, militer melaporkan tiga tentara tewas dan 29 terluka sejak Senin. Kementerian Pertahanan Kamboja menyebut tujuh warganya tewas dan 20 lebih luka-luka. Sementara itu warga Thailand di perbatasan merasa cemas atas intensitas konflik yang meningkat. "Kapan ini akan berhenti?...

Tegas! Jokowi: Yang Tuduh Ijazah Palsu Harus Membuktikan, Saya Tunggu

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, siapapun yang menuduh ijazahnya palsu, maka orang itu sendirilah yang harus membuktikan. Jokowi menyatakan, dirinya menanti ada orang yang bisa membuktikan ijazah palsu tersebut. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025).  "Ya ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan dibicarakan, dan sebetulnya sudah 4 tahun diam tidak banyak menanggapi, karena tahu ijazahnya saya pegang gitu loh. Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu," kata Jokowi. "Karena yang pertama, ada aduan ke Bareskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh, itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa," sambung dia. Menurut Jokowi, alangkah lebih baik jika pembuktian ijazahnya palsu atau asli dilakukan di pengadi...

Terungkap! Ditjen Pajak Tangkap 3 Pengusaha, Rugikan Negara Rp 11,1 M

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Tengah I menangkap tiga orang pengusaha yang memanipulasi kewajiban perpajakannya hingga berpotensi merugikan negara secara total hingga Rp 11,1 miliar. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jawa Tengah I telah menyerahkan tiga tersangka tindak pidana di bidang perpajakan itu Kejaksaan Negeri Semarang, Selasa (9/12/2025). Tiga tersangka ini berinisial RH, KH, dan MM. "Kami sangat menyayangkan terjadinya lagi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, kami berharap hal ini dapat menjadi pelajaran bersama dan peringatan agar wajib pajak tidak coba-coba melakukan pelanggaran serupa," kata Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Nurbaeti Munawaroh melalui siaran pers, dikutip Rabu (10/12/2025). Penyerahan tersangka (P-22) ini dilakukan setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap (P-21). Penyerahan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti (P-22) ini disaksikan oleh tim dar...