DUNIAOBERITA.COM

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ingin mendirikan family office di Indonesia. Bendahara Negara itu mempersilakan saja, asal tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Purbaya mengatakan tidak akan mengalihkan APBN untuk belanja pendirian family office di Indonesia. Ia mempersilakan DEN untuk mendirikannya sendiri. "Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025). Baca artikel detikfinance, "Purbaya Ogah Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri!" selengkapnya  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8159208/purbaya-ogah-family-office-usulan-luhut-pakai-apbn-bangun-saja-sendiri . Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.det...

Kejaksaan Agung ( Kejagung ) merespons putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan mantan Mendibud Ristek  Nadiem Makarim  di kasus korupsi laptop Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut putusan terhadap mantan menteri era Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu membuktikan penyidikan kasus tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Menegaskan lah bahwa penyidikan yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya dengan adanya putusan ini ya, penetapan tersangka dan penahanan Pak Nadiem telah sah menurut hukum acara pidana ya," kata Anang saat dihubungi, Senin (13/10). Disampaikan Anang, selanjutnya tim penyidik akan fokus melanjutkan penyidikan dan menuntaskan proses hukum atas perkara tersebut. "Dan selanjutnya penyidik akan melanjutkan atau menuntaskan penyidikannya. Tentunya dengan tetap mengedepankan asas ...

Usai resmi menyerahkan jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Arief Prasetyo Adi menyatakan siap jika nantinya mendapat penugasan baru dari Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, ia menegaskan untuk saat ini dirinya ingin beristirahat sejenak dan fokus pada keluarga. "Hari ini fokusnya di Sertijab (Serah Terima Jabatan). Saya mau sama istri saya dulu. Istri saya masih sekolah, sedang melanjutkan sekolah di Gyeongseong University di Korea. Kemudian anak-anak saya juga pasti perlu saya dulu dalam beberapa waktu ini. Kecuali memang ada perintah dari Pak Presiden, kita ikut perintah Presiden ya," ujar Arief saat ditemui di kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025). Arief menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan kepercayaan kepadanya selama memimpin Bapanas. Menurutnya, selama masa kepemimpinannya, Bapanas telah berupaya menjaga stabilitas pangan nasional dan menekan inf...

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan membuka WhatsApp (WA) khusus agar masyarakat bisa mengadukan para petugas Pajak dan Bea Cukai nakal. Rencana itu diungkap Purbaya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia menegaskan WhatsApp khusus itu dihadirkan agar ada akses langsung antara masyarakat dengan dirinya. "Laporan tuh susah. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi saya akan ini, buka channel langsung ke menteri. Jadi, mereka bisa ngadu ke situ. Untuk Bea Cukai dan Pajak, dua nomor handphone, nomor WA terpisah mungkin. Mungkin besok akan saya launch itu," tutur Purbaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10). Baca artikel CNN Indonesia "Purbaya akan Buka WA Khusus Buat Adukan Petugas Pajak-Bea Cukai Nakal" selengkapnya di sini:  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251013131150-532-1283938/purbaya-akan-buka-wa-khusus-buat-adukan-petugas-pajak-bea-cukai-nakal . Download A...

Sumber foto : serambinews  Anti Puspita Sari alias AP (22), warga Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Palembang, ditemukan tewas di kamar Hotel Lendosis di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pada Sabtu (11/10/2025). Korban yang dikabarkan tengah hamil muda itu ditemukan oleh pegawai hotel sekitar pukul 15.00 WIB.  Salah seorang warga sekitar bernama Feby mengatakan bahwa saat kejadian, hotel tersebut sudah ramai dipadati warga.  “Tidak tahu bagaimana kejadiannya. Tadi jam 3 sudah ramai di sini,” ujarnya. Korban ditemukan dalam kondisi pakaian tidak lengkap. Pihak kepolisian kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban ke RS Bhayangkara Polda Sumsel. Kanit Reskrim Polsek Ilir Timur II, AKP A. Rafiq, menjelaskan bahwa korban pertama kali ditemukan oleh karyawan hotel.  Awalnya, pihak hotel melakukan pengecekan di setiap kamar yang masa menginapn...

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Prabowo lantas mengangkat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mengisi jabatan tersebut. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2025. Lalu, apa dasar di balik kebijakan Prabowo tersebut? "Jadi begini, yang pertama bahwa sebenarnya fungsi dari tugas badan pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian. Karena Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain, maka kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Menteri Pertanian," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Pusat, Minggu (12/10/2025) malam. Menurut dia, pergantian jabatan itu tidak akan bermasalah. Sebab, selama ini Kementerian Pertanian dan Bapanas selalu berjalan beriringan. Lebih lanjut, Prasetyo tidak membantah jika ada beras dengan mutu buruk di sejumlah gudang milik Bulog. Hal tersebut menj...

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan lengkap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk periode 2025–2030 kepada Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Penyerahan SK dilakukan di kantor Kemenkumham, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Prosesnya berlangsung cepat dan mendapat apresiasi dari pihak PSI. Supratman menyebut SK ditandatangani sehari sebelumnya, Kamis (9/10/2025) malam, demi memberikan kepastian hukum bagi PSI dalam menjalankan roda organisasi.  "Ini bagian dari transformasi pelayanan kami di Kemenkum untuk semua pemangku kepentingan, termasuk PSI," kata Supratman. Meski SK sudah disahkan, publik masih bertanya-tanya soal sosok berinisial J, yang disebut-sebut sebagai ketua Dewan Pembina PSI. Inisial J ini kerap dikaitkan dengan Presiden ketujuh Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Namun, Supratman mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah Jokowi termasuk dalam struktur tersebut. "Say...