Hal itu disampaikan Luthfi saat dimintai tanggapan tentang gebrakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang bakal mengirim pelajar bermasalah ke barak TNI.
"Sudah ada aturan hukumnya kenapa harus ngarang-ngarang? Kami sih, enggak usah, sesuai dengan ketentuan saja," kata Luthfi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Luthfi menyampaikan itu selesai menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI dan belasan gubernur maupun perwakilannya serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Menurut mantan Kapolda Jateng itu, aturan hukum yang berlaku dapat diterapkan terhadap anak cukup umur yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana.
"Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya, kan begitu," ujarnya.
Selain untuk mempertanggungjawabkan di mata hukum, dia menilai jeratan pidana juga bertujuan memberikan efek jera bagi siswa didik yang berumur di atas 12 tahun.
"Kalau sudah cukup umur, antara 12 tahun dan 18 tahun di atas, itu ya, pidana. Ya, dilakukan pidana biar efek jera, dan buktinya di Jawa Tengah mampu untuk mengatasi itu semua," ujarnya.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi sampaikan kalimat menohok terkait gebrakan Dedi Mulyadi kirim pelajar bermasalah di Jabar ke barak TNI untuk pendidikan karakter.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. FOTO: Humas Pemprov Jateng.
Untuk siswa didik yang masih masuk kategori anak di bawah umur, Luthfi memilih pembinaan dengan mengembalikannya kepada tenaga pendidik di sekolah dan orang tua masing-masing ketimbang mengirim mereka ke barak TNI.
"Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan kalau di sekolah masih ada namanya guru, kembalikan orang tuanya," kata dia.
Sebelumnya, Minggu (27/4), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan bahwa rencana ini adalah pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan. Dalam hal ini, pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri.
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kami mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung.
Dikatakan pula bahwa tiap siswa akan ikut program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.(jpnn.com)