Kabar terbaru datang dari masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyoroti rencana pengusaha menarik diri atau memboikot program minyak goreng bersubsidi yang dicanangkan pemerintah.
Dikabarkan bahwa hal itu, kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, merupakan buntut dari penetapan empat tersangka kasus izin ekspor minyak goreng oleh Kejaksaan Agung.
Atas adanya seruan tersebut, Boyamin mengungkapkan pihaknya meminta pemerintah bersikap tegas, salah satunya dengan mencabut Hak Guna Usaha Lahan (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan.
"MAKI meminta mencabut HGU Perkebunan dan IUP dari pengusaha sawit yang mengancam boikot progam minyak goreng subsidi," kata Boyamin lewat keterangan tertulis, Jumat (22/4/2022).
Desakan itu didasari karena menurut Boyamin, perkebunan sawit seluas 9 juta hektare milik swasta, sejatinya merupakan milik negara yang berasal dari alih fungsi hutan, atau pembebasan lahan atas izin pemerintah.
Oleh karenanya, kata dia, sudah semestinya para pengusaha taat dan patuh aturan dalam menjalankan bisnis, serta tidak dengan main ancam program pemerintah dalam program subsidi minyak goreng.
"Pemerintah telah berbaik hati mengganti biaya, sehingga pengusaha tetap untung, pengusaha tetap tidak merugi. Janganlah air susu dibalas air tuba," tutur Boyamin.
Pemerintah juga didesak mencabut izin ekspor pengusaha minyak sawit atau Crude palm oil (CPO) yang nakal.
Hal itu didasari, karena menurut Boyamin, selama ini pemerintah sudah banyak memberikan fasilitas ekspor kepada pengusaha CPO, dengan memperoleh keuntungan besar selama puluhan tahun yang lalu.
Ia lebih lanjut mengungkapkan bahwa pengusaha mengancam untuk memboikot program pemerintah untuk minyak goreng subsidi, yang dinilainya tidak membantu kesulitan rakyat.
"Malah mengancam boikot program pemerintah, sehingga semestinya pemerintah harus tegas mencabut semua fasilitas dan izin ekspor pengusaha yang nakal dan ancam program pemerintah," beber Boyamin. (duniaoberita//Wartakota)
