Kabar mengejutkan datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan banyaknya produk impor dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN.
Dikabarkan bahwa Presiden mengancam akan mereshuffle menteri bila kedepannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.
"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Resuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).
Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.
Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.
"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah, kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). setuju? Setuju nya gak semangat? kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan, jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.
Termasuk kata Presiden konsekuensi bagi BUMN.
Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.
"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.
Selain itu Presiden juga meminta Jaksa Agung St Burhanuddin untuk mengawasi market place agar tidak ada barang impor yang dicap barang buatan dalam negeri.
Karena kata Presiden ia menemukan adanya barang impor yang dilabeli produk dalam negeri.
"Karena sering di market place juga ada yang namanya agregator, ngecapin-ngecapin. Jangan pikir kita gak ngerti, saya sudah peringatkan 2 kali, ada perusahaan teknologi nih tidak masuk, besok hilang. Saya gak mau ini besok hilang," katanya.
Jokowi mengatakan akan terus memantau pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Kementerian, Pemda dan BUMN.
Menurut Presiden pengawasan saat ini sangat mudah dan dapat dengan mudah diketahui.
"Saya minta semua ini betul-betul diikuti, dikawal, diawasi, termasuk Mendag, Dirjen Bea Cukai dilapangan dilihat betul, ini (misalnya) ada alat kesehatan ini lari ke mana oh ke provinsi a, oh ke kabupaten b, oh ke kota c, oh ke kementerian e, ya kelihatan semua, sekarang ini gampang sekali lihat-lihat," katanya. (duniaoberita/Tribunmedan)
