Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) berharap peningkatan kinerja kepala desa seiring dengan perpanjangan masa jabatan ini.
Apdesi menekankan pentingnya agar kinerja kepala desa sesuai dengan kebutuhan desa melalui proses musdus (musyawarah dusun) dan musdes (musyawarah desa), untuk memastikan percepatan pembangunan di desa berjalan dengan baik.
Ini mencakup pembangunan infrastruktur dan pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia berkualitas di desa.
Apdesi juga mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mendagri Tito Karnavian, dan DPR RI atas pengesahan revisi RUU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Menurut Apdesi, prioritas pemerintah haruslah membangun Indonesia dari desa.
Pengesahan revisi UU Desa menjadi undang-undang dilakukan oleh DPR RI dalam rapat yang berlangsung di gedung Nusantara II kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (28/3/2024).
Revisi UU tersebut telah disetujui pada tingkat I dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada bulan Februari sebelumnya.
Salah satu poin penting dalam revisi UU Desa adalah penetapan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.
