Kabar terbaru terkait polisi yang mengkritik pernyataan-pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir J. Komentar di media pengacara dinilai tidak sesuai dengan kompetensinya.
Pengacara keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan pun bereaksi. Menurut dia, ada sesuatu yang sedang dirancang oleh kepolisian terkait kematian kliennya.
"Jadi kayaknya bisa adu rekonstruksi dan adu angle kalau bahasa kalian (media) kan. Jadi ini yang mana? Yang sudah dimainkan sekarang kan tembak menembak dan sudah dibilangkan, 'kalau bukan ahlinya jangan ngomong dong soal luka soal apa', sudah ngerti kan maksudnya apa? Tentu saya tidak mau berpolemik," kata Johnson di Jakarta Selatan, Sabtu (23/7).
Selanjutnya Johnson mempertanyakan lambannya Bareskrim Polri dalam mengusut penyebab kematian Brigadir J. Bahkan, belum ada progres ke tahap prarekonstruksi. Sementara, penyidik Polda Metro Jaya sudah pada fase itu.
"Justru itu pertanyaannya Bareskrimnya kemana gitu. Kalau yang sekarang bermain ini Polda? Jadi rapat kami itu apa? Rapat basa-basi atau rapat apa? Tapi kan kita kan semangatnya mari kita bongkar," ujar dia.
Johnson menagih janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang menggaungkan pengungkapan kasus ini akan dilakukan secara transparan.
"Harapannya semua yang benar dan jujur sajalah. Serta fairness. Itu kan yang penting. Padahal selalu diomong-omongkan kan keterbukaan, bukan jargon. Taruhannya bukan lagi kepolisian ini, penegakkan hukum dan negara ini. Presiden kan sudah ngomong," ujar dia.
Johnson menerangkan, rencananya jenazah Brigadir J akan dilakukan autopsi ulang pada Rabu, 27 Juli 2022. Terkait hal ini, Johnson mengaku telah memberikan beberapa rekomendasi rumah sakit yang dirasa perlu dilibatkan dalam proses autopsi ulang. Misalnya, Rumah Sakit Angkatan Darat, Rumah Sakit Angkat Laut.
"Kenapa? Agar ada legitimasi terutama legitimasi yang mana kalau kepentingan kami kan legitimasi pembunuhan berencana dan penganiayaan," ujar dia.
Johnson berharap, rekomendasi disetujui oleh pihak Polri. Johnson lagi-lagi menyinggung komitmen Kapolri.
"Ya itu kita lihat kan pertaruhannya nanti kan Polri kita di sini mau transparan mau apa, kita sudah menyodorkan yang paling baik kan. Jangan sampai ini goyang lagi," terang dia.
Sebelumnya, pernyataan penasihat hukum perihal luka-luka yang ada di tubuh Brigadir J dikritik Polri.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, penasihat hukum semestinya berbicara sesuai kompetensinya.
"Seperti pengacara menyampaikan sesuai dengan hukum acaranya jangan berspekulasi tentang luka, tentang benda ini benda itu, itu nanti expert yang menjelaskan," ujar Dedi.
Dedi juga mengingatkan awak media untuk memilah-milah narasumber terkait dengan kasus tewasnya Brigadir J. Menurut dia, kesalahan dalam mengutip narasumber berpotensi memperkeruh suasana
"Saya minta kepada teman-teman media juga untuk bisa meluruskan berbagai macam spekulasi terkait informasi yang berkembang. Kalau teman-teman media mengkutip dari sumber-sumber yang bukan expert justru permasalahan akan lebih keruh. Masalah ini sebenarnya akan segera diungkap timsus," ujar Dedi. (duniaoberita/merdeka)
