Kabar mengejutkan terkait politikus PDIP Andreas Hugo Pareira merespons pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal klaim big data yang memuat aspirasi 110 juta masyarakat di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Sebagaimana dikabarkan bahwa Andreas meminta Luhut berhati-hati mengatasnamakan rakyat demi mempertahankan kekuasaan, sebagaimana dilansir dilaman Berita Satu.
“Mari belajar dari sejarah, hati-hatilah mengatasnamakan rakyat hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Nanti rakyat marah,” ujar Andreas saat dihubungi, Sabtu 12 Maret 2022.
Andreas pun mengajak Luhut dan publik mengingat kembali masa-masa menjelang kejatuhan Soeharto. Pada 1997 atau setahun sebelum Soeharto turun dari jabatannya, kata Andres, Harmoko yang saat itu menjabat Ketua MPR melapor ke Presiden Soeharto. Harmoko saat itu menyebut rakyat masih menghendaki Soeharto dipilih oleh MPR menjadi presiden untuk ketujuh kalinya.
“Tahun 1998 justru Harmoko pulalah yang mengetok palu memberhentikan Soeharto sebagai presiden setelah Soeharto mengundurkan diri 22 Mei 1998,” tutur Andreas.
Menurut Andreas, sejarah tersebut setidaknya menjadi pelajaran penting agar tidak melanggar konstitusi hanya demi mempertahankan kekuasaan.
“Jangan melanggar konstitusi hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Nanti rakyat marah,” tegasnya.
Andreas juga mempertanyakan kebenaran big data versi Luhut tersebut. Apalagi, Luhut menyebut pemilih PDIP juga mendukung penundaan Pemilu 2024.
“(Data) dari mana? Jangan kita menjerumuskan Jokowi dengan klaim-klaim seperti itu (big data),” kata Andreas.
Diketahui, Luhut mengungkapkan soal wacana penundaan Pemilu 2024 saat berbicara di kanal YouTube Deddy Corbuzier sebagaimana dikutip Jumat 11 Maret 2022.
Merujuk pada big data yang memuat percakapan 110 juta masyarakat di media sosial, Luhut mengatakan masyarakat setuju penundaan pemilu. Selain alasan ekonomi, kata Luhut, masyarakat juga tidak mau gaduh dan terbelah karena pemilu 2024.
Masyarakat juga menilai anggaran pemilu senilai Rp 110 triliun terlalu besar dan menjadi pemborosan di tengah kondisi ekonomi susah akibat pandemi Covid-19.
Selain pemilih Golkar dan PKB, kata Luhut, pemilih PDIP, Gerindra dan Demokrat juga setuju pemilu ditunda.
Menurut dia, seharusnya parpol-parpol menangkap aspirasi masyarakat untuk menunda pemilu dan memprosesnya secara politik di MPR.
Luhut menilai hal tersebut sah-sah saja dilakukan kalau suara masyarakat yang mendukung penundaan pemilu membesar. (Source : Inipasti)
