perempuan dalam anggota PPK yang dilantik masih kurang.
(Suasana pelantikan anggota PPK di KPU Ponorogo, Rabu (4/1/2023) (ANTARA/HO - Humas KPU Ponorogo)
Pasalnya dari 105 PPK, hanya 24 persen anggota perempuan atau sebanyak 25 orang.
Atas pelantikan 105 anggota PPK itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, mengucapkan selamat kepada PPK yang telah dilantik.
Ia berharap para anggota PPK menjalan tugas secara amanah dan tulus sebagai bentuk pengabdian kepada negara.
"Selamat atas dilantiknya PPPK, menjadi anggota PPK harus netral serta adil, berada di posisi tengah tidak condong ke arah manapun," kata Sugiri.
Dalam kesempatan terpisah, KPU RI memberikan tanggapan terkait aparatur sipil negara (ASN) menjadi personel badan adhoc pemilu, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
"Sebenarnya secara regulasi itu boleh asal ada izin dari atasan, karena ini sifatnya adhoc. Jadi pada posisi ketika sudah dilantik atau ia mendapatkan amanah itu, maka kemudian ia melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan terkait dengan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara," kata anggota KPU RI Parsadaan Harahap.
Parsadaan menegaskan, tidak ada permasalahan terkait ASN menjadi anggota badan adhoc penyelenggara pemilu.
Hal itu, kata dia, bagian dari komitmen bersama bahwa pelaksanaan pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU dan penyelenggara. KPU, kata dia, menyadari di level bawah tersebut, yakni badan adhoc perekrutan tidak semudah merekrut untuk KPU kabupaten/kota atau provinsi.
"Jadi keterbatasan SDM, keterbatasan infrastruktur itu yang mengharuskan kami untuk melihat di luar potensi-potensi yang mungkin selama ini orang menganggap itu yang pas. Bisa saja itu didukung, saya kira mendagri memahami posisi itu," katanya.
Oleh : TImRed duniaoberita.com
Sumber : InfoPublik.id
