Kabar terbaru berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaksan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pihaknya kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sudah sesuai prosedur dan tidak mengandung unsur politis.
Dikabarkan bahwa hal ini merespons beredarnya video pernyataan anak dari Rahmat Effendi, Ade Puspitasari yang tak terima ayahnya terkena OTT dan menuding operasi senyap itu bermuatan politis.
"Kami tegaskan seluruh kegiatan tangkap tangan KPK tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku," tegas Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Minggu (9/1/2022).
Ali menegaskan, KPK melakukan dokumentasi baik foto maupun video secara detil saat proses OTT. Dari hasil dokumentasi tersebut, sangat jelas bahwa seluruh pihak terjaring OTT beserta dengan barang buktinya.
Oleh karenanya, Ali meminta semua pihak, termasuk Ade Puspitasari supaya tidak membuat opini yang hanya didasarkan pada asumsi pribadinya yang keliru atau sengaja dibangun. Sebab, hal itu hanya akan membuat gaduh di masyarakat.
"Ujaran kontraproduktif seperti itu hanya akan memicu kesalahpahaman publik dan membuat gaduh proses penegakkan hukum yang telah taat azas," kata Ali.
Ali juga menegaskan, penanganan perkara oleh KPK tidak pandang bulu dan tidak didasarkan pada latar belakang sosial politik pelakunya.
Dalam proses pembuktiannya nanti, tentu Majelis Hakim yang punya kewenangan mutlak dan independen untuk memutus apakah para pihak bersalah atau tidak," ucapnya.
Setelah OTT, anak dari Rahmaf Effendi uang juga Ketua DPD Golkar Bekasi, Ade Puspitasari mengaku tak terima ayahnya digelandang ke KPK. Ade mengatakan, banyak saksi yang melihat bahwa Pepen ditangkap tanpa memegang uang.
"Saksinya banyak, stafnya yang di rumah itu saksi semua. Bagaimana Pak Wali dijemput di rumah, bagaimana Pak Wali hanya membawa badan. KPK hanya membawa badan Pak Wali, tidak membawa uang sepeser pun," kata Ade pada Sabtu, 8 Januari.
Ade lantas menuding penangkapan ayahnya punya muatan politis. Bahkan, katanya ada pihak yang sedang mengincar Partai Golkar.
"Uang yang ada di KPK itu uang yang di luaran dari pihak ketiga, dari kepala dinas, dari camat, itu pengembangan, tidak ada OTT, memang ini pembunuhan karakter. Memang ini kuning sedang diincar. Kita tahu sama tahu siapa yang mengincar kuning," ujarnya. (Source : Era)
