Skip to main content

BERITA TRENDING

Akhirnya Terungkap Sosok Yang Ambil CCTV Rumah Sambo

Negosiasi Ternyata Ditolak, Menaker Minta Hal Ini Ke Anies

Kabar terbaru berkaitan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat bersurat ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, sebelum melakukan revisi nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. 

Dikabarkan bahwa isinya, Ida diminta mempertimbangkan kembali formula untuk penentuan UMP yang dinilai tidak cocok untuk Ibu Kota.

Namun, ternyata Ida tak bergeming dan meminta Anies mengikuti aturan yang dipakai, yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI, Andri Yansyah yang mengaku sudah mendapatkan surat balasan dari Ida pada tanggal 18 Desember lalu.

"Jawabannya terkait masalah mekanisme penetapan UMP 2022 agar mengacu pada PP 36," ujar Andri dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12/2021).

Karena tidak menggunakan PP 36, Andri menyebut pihaknya menggunakan sejumlah pertimbangan. Misalnya, proyeksi Bank Indonesia, tanggapan Badan Pembangunan Nasional, angka inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Artinya berdasarkan pertimbangan satu proyeksi dari BI, tanggapan Bappenas, lalu angka yang dikeluarkan dari BPS. Rilis BPS data nasional menyebutkan 5,1 (persen UMP) pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan itu selama ini yang dipakai," ucapnya.

Meski demikian, dia menilai penetapan nilai UMP tidak dilakukan secara sepihak. Pihaknya sudah membicarakan revisi UMP bersama dewan pengupahan yang terdiri dari unsur buruh dan pengusaha.

Namun memang, tidak pernah ada kesepakatan dari dewan pengupahan karena hasil pembahasannya hanya bersifat rekomendasi. Akhirnya, Anies sendiri yang melakukan penetapan setelah mempertimbangkan sejumlah hal.

"Pak Gubernur sesuai dengan ketentuan harus menetapkan sepakat atau tidak sepakat, angka yang dirumuskan di dewan pengupahan antara pemerintah, asosiasi, dan serikat itu harus diputuskan. Dan selama ini tidak ada kesepakatan," pungkasnya. (Source : Suara)