Skip to main content

Trending Topic

Terbaru! Gunung Semeru Erupsi, Warga Panik

Korban Perkosaan Melapor Malah Ditolak Dua Kantor Polisi dengan Alasan Berbeda

Kabar terbaru datang dari seorang seorang perempuan korban perkosaan di Kabupaten Aceh Besar ditolak dua kali saat hendak melapor ke polisi. 

Dikabarkan bahwa Polisi memberikan dua alasan berbeda saat menolak pelaporan korban.

Kejadian pertama terjadi pada Senin (10/10/2021). Korban yang berusia 19 tahun saat itu datang bersama pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Banda Aceh

"Tapi sampai di gerbang Polresta, petugas melarang masuk karena korban tidak memiliki sertifikat vaksin," tutur Kepala Operasional YLBHI-LBH Banda Aceh Muhammad Qodrat dalam konferensi pers pada Selasa (19/10/2021), dilansir dari Kompas.com.

Qodrat mengatakan, korban bersama kuasa hukum dari LBH akhirnya dapat masuk ke Polresta setelah dua anggota LBH menunjukkan sertifikat vaksin.

Akan tetapi, di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), korban kembali ditanyakan soal sertifikat vaksin.

Anggota Polresta Banda Aceh akhirnya menolak laporan korban perkosaan karena tidak memiliki sertifikat vaksin.

"Padahal sudah menjelaskan tidak bisa vaksin lantaran ada penyakit dan korban juga ada surat keterangan dari dokter bahwa tidak bisa vaksin," ujar Qodrat.

Menurut Qodrat, korban sudah memiliki surat keterangan dari dokter yang menunjukkan dirinya tak bisa menerima vaksin Covid-19.

“Tapi suratnya di kampung, tidak dibawa. Kan tidak mungkin harus pulang kampung dulu ambil surat, baru bisa buat laporan. Bahkan korban disuruh vaksin dulu, baru diterima laporan dugaan percobaan pemerkosaan itu,” kata Qodrat.

Tak berhenti di situ, korban dan LBH Banda Aceh tetap mengusahakan pelaporan ke Polda Aceh. Namun nahas, laporan korban kembali ditolak.

"Karena di Polresta laporan korban ditolak, kami langsung melaporkan ke SPKT Polda Aceh. Di sana korban dan kuasa hukum tidak diminta sertifikat vaksin. Tapi laporan korban juga tidak diterima karena alasan korban tidak mengetahui terduga pelaku," beber Qodrat.

Qodrat menilai sikap polisi terlalu berlebihan saat menerima laporan masyarakat. Apalagi, kasus yang dilaporkan serius dan berdampak langsung pada korban.

"Ini kejahatan yang sangat serius, bukan seperti mengurus SKCK dan SIM, itu mungkin bisa ditunda. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau pelaku kejahatan yang ditahan selama ini, apakah diminta juga sertifikat vaksin?" tanya Qodrat secara retoris. (Source News : Kompas)

Foto : Ilustrasi Pemerkosaan/Oasenews

Comments

  1. Wah ini namanya TDK adil & betul" rdk bisa mengayomi dan TDK lagi jadi sahabat masyarakat.

    ReplyDelete
  2. Vaksin itu dasar hukumnya apa ... setiap aturan hukum tidak boleh melanggar hak asasi manusia, hak perlakuan & pelayanan hukum, hak politik warga negara ... semuanya dilanggar hanya atas dasar kepentingan "bisnis" vaksin ... bahkan banyak masyarakat jadi korban meninggal gara2 vaksin, pemerintah juga tidak bertanggung jawab atau cuci tangan begitu saja ... dianggap kecelakaan ... seolah2 hukum hanya berlaku bagi rakyat & tidak berlaku bagi aparat pemerintah ... negara sudah jadi "monster" bagi rakyat sbg pemilik kedaulatan ...

    ReplyDelete
  3. jika kita melanggar hukum,ternyata kita blm di vaksin,apakah penjara tetap menolak utk memenjarakan kita?

    ReplyDelete

Post a Comment

Berilah komentar yang mendukung dan santun