Langsung ke konten utama

Trending Topic

Tokoh Agama Ditikam Anaknya Sendiri, Apa Yang Terjadi?

Kendaraan Mati Pajak, Apakah Bisa Ditilang?

Kabar terbaru berkaitan dengan persoalan sebuah kendaraan yang pajaknya mati dan belum dilakukan perpanjangan oleh pemilik kendaraan. 

Banyak masyarakat bertanya, Apakah kendaraan yang mati pajak dan belum diperpanjang oleh pemilik kendaraan, boleh atau tidak ditilang oleh pihak Kepolisian? 

Dilansir dari Kompas berjudul “Tak Bayar Pajak Kendaraan Bisa Kena Tilang, Ini Aturannya” pada 27 Oktober 2020. Pemerhati masalah transportasi Budiyanto mengatakan, bahwa kendaraan yang mati pajak tetap bisa ditilang. Hal ini berkaitan dengan keabsahan dari STNK tersebut.

“Dari perspektif hukum, pajak mati kendaraan bermotor bisa ditilang dengan argumentasi hukumnya bukan masalah pajak mati, tapi berkaitan dengan keabsahan STNK,” tulisnya dalam siaran resmi, belum lama ini.

Budiyanto menambahkan, selain itu pajak mati membuat STNK tidak sah karena pengesahan STNK seharusnya dilakukan setiap tahun. “Pada saat pengesahan, sebelum disahkan oleh petugas pemilik harus bayar pajak dan SWDKLLJ baru disahkan. Pajak mati berarti belum disahkan oleh petugas yang punya kewenangan,” katanya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya itu menambahkan, hal itu diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta peraturan turunan yang sudah diatur baik dari aspek yuridis maupun mekanismenya.

Budiyanto menjelaskan dari segi hukum mengenai penindakan terhadap kendaraan yang mati pajak sebagai berikut:

1. Pasal 64 – Ayat ( 1 ) bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasi. Ayat ( 2 ) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, antara lain pemilik diberi STNK.

2. Pasal 68 – Ayat ( 1 ) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan Tanda Nomor kendaraan bermotor.

3. Pasal 70 – Ayat ( 2 ) STNK dan Tanda Nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 ( lima ) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

4. Pasal 37 Ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Perkap No 5 th 2012 tentang Registrasi dan identifikasi. Ayat ( 2 ) STNK sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor. Ayat ( 3 ) STNK berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan pertama kali, perpanjangan dan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah Regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

5. Dalam peraturan lain juga menyebutkan dalam mekanisme pengesahan bahwa sebelum disahkan pemilik wajib membayar pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Jadi antara pembayaran pajak, SWDKLLJ, dan pengesahan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam rangka menjamin legitimasi atau keabsahan STNK. Ketentuan pidana pelanggaran bisa dikenakan Pasal 288 ayat ( 1 ) dipidana dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ).

Kesimpulan

Informasi polisi tidak bisa menilang pajak kendaraan yang mati adalah tidak benar. Alasan tilang dari pihak kepolisian bukan karena pengendara belum membayar pajak kendaraan bermotor, tapi pengendara mengendarai kendaraannya tanpa dilengkapi STNK yang sudah disahkan. (Source: realita)

Foto : Ilustrasi Tilang

Komentar

  1. Dalam kondisi perekonomian rakyat yang lagi terpuruk saat ini, kiranya faktor penegakkan pajak perlu kebijaksanaan dari otoritas terkait.

    BalasHapus
  2. Terlalu mengada2 alasan hukumnya, polisi kan bukan petugas pajak, kalo mau ngurusin pajak segala, gak usah jadi polisi lagi, kan sdh ada petugas pajak..
    Itu urusannya sdh beda, tegakkan saja aturan lalulintas jalan raya yg masih semrawut, wong mengurus angkot dan bus yg berhenti sembarang tempat serta supirnya pake sim tembak saja belum berhasil membangun budaya lalu lintas yang baik kok, dasar aja polisi mau cari duit gampang itu mah... 😄😄😄

    BalasHapus

Posting Komentar

Berilah komentar yang mendukung dan santun