Langsung ke konten utama

Trending Topic

Anggota Polsek ke Anggota Polres: “Kamu Sudah Sering Saya Ingatkan”, Setelah Itu Dor…

AKHIRNYA JOKOWI RESTUI KAPOLRI, TERKAIT APA?

Kabar mengejutkan datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Dikabarkan bahwa Ia mengatakan persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas permintaan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menarik Novel Baswedan dan 55 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tepat.

Novel Baswedan dkk berencana ditarik Listyo setelah mereka didepak KPK karena tak lolos Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang jadi syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tak hanya itu, beberapa dari mereka disebut sudah tak bisa lagi dibina karena mendapat ponten merah dari asesor.

"Kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri utk (untuk) menjadikan mereka sbg (sebagai) ASN jg (juga) benar," kata Mahfud dikutip dari akun Twitternya @mohmahfudmd, Rabu, 29 September.

Ia memaparkan Presiden memang punya kewenangan untuk menetapkan mengangkat, memindah, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 3 Ayat 1 PP Nomor 17 Tahun 2020.

"Selain itu Presiden dpt (dapat) mendelegasikan hal itu kpd (kepada) Polri (juga institusi lain) sesuai dgn (dengan) ketentuan Psl 13 Ayat (5) UU No. 30 Thn 2014," ungkap Mahfud.

Lebih lanjut, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta polemik terkait TWK yang menyingkirkan Novel Baswedan dkk itu segera diakhir. Apalagi, langkah KPK melakukan TWK menurut Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak melanggar hukum.

"Kontroversi ttg (tentang) 56 Pegawai KPK yg (yang) terkait TWK bs (bisa) diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dgn (dengan) semangat kebersamaan," ujarnya. (Source: VOI)


Komentar