Langsung ke konten utama

PNS Bisa Menjadi KadesTanpa Mundur, Ternyata Ini Syaratnya

BUMN Jualan Vaksin, Terbongkar Pernyataan Keras Mahasiswa

Kabar terbaru datang dari Aliansi Mahasiswa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia (BEM PTMI), BEM Nusantara, Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN) dan Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Informatika & Komputer Nasional (BPP Permikomnas) mengecam adanya vaksinasi gotong royong mandiri, di mana masyarakat harus membayar biayanya sendiri. 

Vaksinasi gotong royong mandiri ini bisa dilakukan di delapan klinik Kimia Farma di beberapa kota mulai Senin, (12/07/2021).

Bio Farma sendiri mendapatkan tugas dari Kementerian BUMN untuk mendistribusikan vaksin corona berbayar ke masyarakat.

Pada saat konferensi pers dengan tajuk “Tolak Komersialisasi Vaksin Oleh BUMN Ditengah Pandemi Covid-19”, mereka menilai inisiatif sejumlah pihak yang membuka layanan vaksin corona jalur mandiri atau berbayar adalah langkah yang terburu-buru dan berpotensi merugikan masyarakat.

Nur Eko Suhardana, selaku Presidium Nasional BEM PTMI mengatakan, Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya di tengah krisis kesehatan.

“Ini perihal nyawa seluruh warga Indonesia, Kementerian BUMN jangan main main dengan rakyat. Jangan memeras rakyat di tengah wabah pandemi, jika hal ini terus dilakukan oleh kementerian BUMN maka kita akan turun ke jalan untuk meminta presiden memecat menteri BUMN yang tidak punya hati nurani. Beginilah ketika basic pengusaha yang menjadi menteri, apapun di jual beli,” tegas Eko, Jakarta, Minggu, (11/07/2021).

Khusniyati, selaku Ketua Umum BPP Permikomnas mengatakan bahwa dunia kesehatan Republik ini sedang tidak baik-baik saja, dari penjualan data pribadi sampai vaksin di komersialisasi. Kedudukan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini perlu dipertanyakan.

“BUMN tidak seharusnya mengadu nasib rakyat dengan menjadikan vaksin sebagai komoditas jualbeli. Negara telah gagal dalam menghadapi pandemi, dan negara tidak bisa menjamin keselamatan rakyat Indonesia,” kata Khusni. (Prabumedia)




Komentar