Langsung ke konten utama

PNS Bisa Menjadi KadesTanpa Mundur, Ternyata Ini Syaratnya

Pengampunan Presiden Atas Kasus Rizieq, Terbongkar Alasan Rizieq Menolak Tawaran Itu❗

Dikabarkan sebelumnya bahwa salah satu opsi yang ditawarkan adalah hak mengajukan grasi atau pengampunan kepada Presiden Joko Widodo apabila terdakwa menerima putusan. 

Menanggapi hal itu, jubir Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro mengatakan penyampaian opsi upaya hukum merupakan kewajiban majelis hakim kepada terdakwa usai membacakan vonisnya. Adapun opsi upaya hukum diantaranya tidak hanya banding, tetapi bisa juga mengajukan grasi apabila menerima putusan.

“Menyampaikan hak-hak terdakwa untuk menggunakan upaya hukum seusai divonis oleh majelis hakim boleh saja bahkan menjadi kewajiban bagi ketua/majelis hakim untuk memberitahukan hal tersebut,” kata Andi, saat dihubungi, Kamis (24/6/2021).

“Upaya hukum itu tidak hanya banding atau kasasi tetapi juga terdakwa apabila menerima putusan dapat mengajukan grasi ke Presiden,” ungkapnya.

Sebagaimana dilansir dari jitunews, Majelis hakim memberikan tiga penawaran kepada Rizieq Shihab dinataranya kasasi, banding, dan pengampuanan presiden atau grasi.

Rizieq Shihab pun memilih tawaran banding ketimbang mengajukan grasi ke Presiden Joko Widodo.

"Mungkinkah dalam seminggu mengajukan grasi ke presiden? Konsekuensinya tetap di tahan. Tapi kalau dia nyatakan banding, otomatis kasus belum berkekuatan hukum," kata salah satu kuasa hukum Rizieq Shihab, Ahmad Michdan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021).

Sementara itu, kuasa hukum lainnya yakni Aziz Yanuar mengatakan bahwa opsi banding dipilih lantaran sudah keputusan para terdakwa. Namun, ia mengaku kaget dengan tawaran grasi dari majelis hakim. Pasalnya, tawaran tersebut belum pernah disinggung dalam persidangan-persidangan sebelumnya.

"Biar para ahli hukum yang berkomentar apakah ini lazim atau tidak. Tapi kita kaget juga, tapi Habib dan para terdakwa sudah memutuskan akan banding," ujarnya.


Komentar