Langsung ke konten utama

PNS Bisa Menjadi KadesTanpa Mundur, Ternyata Ini Syaratnya

Mensos Risma Dimaki, PDIP Tak Terima, Ini Pernyataan Keras PDIP

Kabar mengejutkan datang dari kader partai PDI Perjuangan yang dikabarkan tidak terima dengan perlakuan atau kata-kata makian Bupati Alor kepada Menteri sosial yang juga adalah kader partai PDI Perjuangan Tri Rismaharini. 

“Perilaku Bupati Alor yang mencaci maki menteri sosial dan ketua DPRD Alor dianggap sangat tidak pantas dilakukan,” kata elite PDIP Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Rabu (2/6/2021).

“Apalagi dengan kata-kata makian yang sangat ‘jorok’ disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat Bupati,” sambung anggota DPR asal Dapil NTT 1 yang meliputi Flores, Lembata dan Alor ini.

Sebagaimana dilansir dari realitarakyat menjelaskan bahwa Andreas mengatakan perilaku tak pantas Bupati Alor Amon Djobo ini bukan hanya sekali terjadi. Dia mengungkit hinaan Amon Djobo ke perwira TNI.

“Nampaknya pola perilaku tidak pantas seprti ini merupakan kejadian berulang karena perilaku seperti ini juga pernah dilakukan terhadap seorang perwira menengah Kodam Udayana berpangkat kolonel,” papar Andreas.

Dia menegaskan Amon Djobo harusnya jadi panutan masyarakat. Bahkan, Andreas berharap Amon Djobo mendapat sanksi.

“Perilaku Amon Djobo yang seharusnya menjadi panutan masyarakat mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali ini perlu menjadi perhatian semua pihak, agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, PDIP mencabut dukungan ke Bupati Alor Amon Djobo. Pencabutan dukungan terhadap Aman Djabo ini tertuang dalam surat DPP PDIP yang ditujukan kepada DPC PDIP Kabupaten Alor.

“DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor, pasangan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru S.Pd, mempertimbangkan bahwa Bupati bukan kader PDIP sehingga tidak dapat dilakukan pemecatan,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.

Foto : Andreas Hugo/tangkapan layar


Komentar