Langsung ke konten utama

PNS Bisa Menjadi KadesTanpa Mundur, Ternyata Ini Syaratnya

Komnas HAM Panggil Ketua KPK soal Polemik TWK, Ini Jawaban Tegas Firli Bahuri

Kabar terbaru datang dari ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli bahuri yang dikabarkan dipanggil oleh Komnas berkaitan dengan polemik yang menjadi sorotan publik berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK. 

Firli Bahuri mengaku belum mengetahui ihwal pemanggilannya oleh Komnas HAM soal polemik penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Yang mengatakan begitu (hadiri pemanggilan Komnas HAM) siapa? Saya belum ngomong itu loh," kata Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Firli Bahuri mengaku dirinya tidak mengetahui apa yang akan menjadi bahan pertanyaan dari Komnas HAM berkaitan dengan TWK. Terkait kepastian menghadiri pemanggilan Komnas HAM tersebut, Firli menyinggung mekanisme kerja pimpinan KPK.

"Sehingga apapun yang kita lakukan harus diputuskan bersama dan harus bertanggung jawab bersama secara tanggung renteng. Saya kira itu," katanya.

Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya meminta kepada pimpinan KPK untuk kooperatif memenuhi rencana panggilan berkaitan polemik TWK itu.

"Harapannya Komnas, semua pihak yang dimintai keterangan kooperatif dan kemudian bisa jadi ruang untuk klarifikasi, konfirmasi apakah memang yang beredar di luar sana benar," tutur Beka kepada awak media di kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).

Adapun rencana pemanggilan itu kata Beka akan dilakukan pada pekan depan, namun dirinya belum memberikan kepastian terkait tanggal dari pemanggilan itu.

"Kami sedang rundingan dengan komisioner yang lain yang tergabung dalam tim. Karena ini juga harus mencocokkan dengan jadwal saya, jadwalnya Pak Anam (Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI) maupun juga jadwalnya Pak Ketua," ucap Beka.

"Kami akan mengirim surat kepada pimpinan KPK nanti tentu saja diserahkan kepada kepala pimpinan siapa saja yang akan datang ke Komnas gitu, artinya nanti terserah pimpinan KPK apakah akan pak Firli nya langsung atau apakah kelima pimpinan hadir semua," kata Beka.

"Tentunya kami berharap bahwa mereka hadir semua jadi forum untuk klarifikasi sejelas-jelasnya disertai dengan fakta-fakta yang ada bukti dan juga landasan hukum yg mereka pakai begitu," sambungnya.

Tak hanya untuk pimpinan KPK, kata Beka, pihaknya juga akan melakukan panggilan kepada lembaga terkait. Adapun lembaga terkait yang dimaksud yakni, Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Saya kira untuk bisa mendapatkan hasil yang obyektif, rekomendasi dan temuannya, sehingga harus meminta keterangan semua pihak," ucap Beka. (Source: TribunJabar)


Komentar