Langsung ke konten utama

PNS Bisa Menjadi KadesTanpa Mundur, Ternyata Ini Syaratnya

Isu Penambahan Wakil Menteri (Wamen), Ini Jawaban Tegas MenPAN-RB

Kabar terbaru berkaitan dengan isu bahwa akan adanya penambahan wakil menteri menjadi sorotan publik dan viral di media sosial.

Berdasarkan informasi tersebut, MenPAN-RB menjelaskan bahwa keputusan tentang penambahan wakil menteri adalah hak prerogratif daripada presiden republik Indonesia Joko Widodo.

Sebagaimana dilansir dari okezone mengungkapkan bahwaTjahjo Kumolo mengatakan penambahan wakil menteri (wamen) menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara mengizinkan Tjahjo memiliki wakil.

 "Soal kapan adanya wamen dalam kementerian, itu hak prerogatif Presiden. Kapan saja bisa terisi atau tidak," kata Tjahjo di Jakarta, Senin, 7 Juni 2021.

Tjahjo memastikan bakal bekerja dengan baik ada atau tidak adanya wamen. Dia juga siap bekerja sama bila memiliki wakil.

"Sebagai pembantu Presiden, saya siap saja untuk adanya penambahan wamen sebagaimana keputusan Presiden," ucap dia.

Tjahjo yakin bekerja bersama wakil menteri membuat reformasi birokrasi dan visi misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin cepat terwujud. Sebab, kunci sukses pemerintahan ialah birokrasi.

"Jadi, tidak perlu dipermasalahkan perlu atau tidaknya posisi wamen. Presiden Jokowi pasti sudah mempertimbangkan urgensinya," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengizinkan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo memiliki wakil menteri. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perpres menyebut Jokowi berhak mengangkat dan memberhentikan Wamen PAN-RB. Namun, wakil menteri tetap bertanggung jawab penuh pada menteri.

“Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian,” tulis Perpres tersebut.

Foto : hasil tangkapan layar 

Komentar