Langsung ke konten utama

PNS Bisa Menjadi KadesTanpa Mundur, Ternyata Ini Syaratnya

Presiden Jokowi Dibela Gerindra Soal hal besar Ini

Persoalan berkaitan dengan dinonaktifkannya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terus masih menjadi sorotan karena ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa hal tersebut harusnya tidak terjadi namun ada beberapa pihak yang menyatakan setuju.

Dinonaktifkannya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi jadi polemik karena ada beberapa pihak yang memberikan tudingan yang menyeret nama Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana dikutip dari reqnews, Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman mengatakan bahwa  diseretnya nama Presiden Joko Widodo terkait penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya terlalu jauh.

"Kami berharap polemik hasil TWK tidak dikaitkan Pak Presiden, jauh sekali kalau ke situ," kata Habiburokhman, saat dihubungi, Rabu, 12 Mei 2021.

"Masalah ini jangan juga dijadikan ajang untuk merusak hubungan 75 orang tersebut dengan pimpinan KPK. Kami yakin kedua belah pihak adalah aset bangsa, orang-orang yang integritasnya sama-sama teruji dan terbukti telah berkinerja cukup baik selama periode ini," ucapnya.

"Kerja-sama yang baik antara mereka bukan hanya memperbaiki kinerja bidang pencegahan dan edukasi tetapi juga tetap mempertahankan prestasi penindakan dengan melakukan serangkaian OTT dan pengungkapan kasus-kasus besar," imbuhnya.

Anggota Komisi III ini menyebut nantinya akan ada rapat internal Komisi III untuk membicarakan terkait polemik TWK 75 pegawai ini. Dia menyebut pada prinsipnya jangan sampai ada pihak yang disingkirkan atau disudutkan akibat polemik ini.

Tak hanya itu, dia juga meminta KPK untuk mempertimbangkan tes ulang terhadap ke-75 pegawai tersebut. Menurutnya para pegawai tersebut harus diakomodir oleh KPK. "Perlu dipertimbangkan semacam tes ulang atau reedukasi, 75 pegawai tersebut sebisa mungkin diakomodir," tuturnya.

Foto : Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman/tangkapan layar


Komentar