Langsung ke konten utama

PNS Bisa Menjadi KadesTanpa Mundur, Ternyata Ini Syaratnya

Pemecatan tak Rugikan Pegawai KPK, Ini Jawaban Mengerikan BKN

Kabar mengejutkan datang dari Badan Kepegawaian Negara yang mengklaim pemecatan terhadap 51 pegawai KPK tidak merugikan. 

Dikabarkan bahwa pemecatan tersebut tidak mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan pegawai.

"Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapat hak sebagai pegawai ketika dia diberhentikan dan itu tidak akan langsung diberhentikan karena mereka sebagai pegawai KPK punya kontrak kerja," ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam konferensi pers, di Kantor BKN RI, Jakarta Timur, Selasa (25/5).

Meski mereka dipecat, menurut Haria, 51 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dan bela negara tersebut masih bekerja di KPK. Karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sampai dengan tanggal 1 November 2021 mendatang lembaga antirasuah tersebut masih diperbolehkan memiliki pegawai non ASN.

"Pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang tidak yang tidak yang TMS 51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021," tegas Haria.

Selain itu, lanjut Haria, pemecatan terhadap 51 pegawai KPK itu sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo. Selain berdasarkan Undang-undang KPK, keputusan tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Jadi ini ada dua undang-undang yang harus diikuti, tidak bisa hanya satu. Dua-duanya harus dipenuhi untuk bisa jadi ASN," ungkap Haria.


Sebelumnya berita ini telah tayang di republika dengan judul : BKN Klaim Pemecatan tak Rugikan Pegawai KPK

Komentar