Langsung ke konten utama

PNS Bisa Menjadi KadesTanpa Mundur, Ternyata Ini Syaratnya

Ketua BEM Fakultas Hukum UI Jadi Tersangka , Ini Kata Dzulfian Syafian

Ketua BEM fakultas Hukum Universitas Indonesia dikabarkan jadi tersangka dengan dugaan pelanggaran prokes. 

Kejadian berlangsung ketika menyuarakan aspirasi langsung digaungkan di depan Gedung Kemendikbud, Jakarta beberapa waktu lalu.

Dari adanya aksi tersebut, pihak kepolisian membubarkan paksa para demonstran tersebut lantaran dinilai tidak memedulikan imbauan polisi.

Pihak kepolisian juga sempat menahan Ketua BEM FHUI tersebut dan juga beberapa anggotanya.

Namun telah dikabarkan bahwa Ketua BEM FH UI kini telah dibebaskan namun ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian.

Menanggapai hal tersebut, Dzulfian Syafrian turut menyoroti terkait adanya penetapan tersangka pada Surya Yudiputra selaku Ketua BEM FH UI.

Diketahui, Ketua BEM FH UI ditetapkan menjadi tersangka karena diduga melanggar protokol kesehatan (Prokes).

Berdasarkan hal tersebut, Dzulfian Syafrian, Peneliti Institut Development for Economics and Finance (INDEF) menyoroti adanya penangkapan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI).

Djulfian soroti soal penetapan ketua BEM FH UI jadi tersangka

“Ketua @BEM_FHUI yg digiring ke Mapolda kemarin telah bebas namun ditetapkan sbg tersangka dgn tuduhan melanggar prokes,” ujar Dzulfian Syafrian. Sebagaimana dikutip Jakbarnews.com dari akun Twitter pribadi @dzulfian.

Dengan adanya penangkapan dan penetapan Ketua BEM FH UI menjadi tersangka, Dzulfian Syafrian mengungkapkan bahwa teror negara terus dilakukan.

Pasalnya, kondisi sekarang ini dalam menyuarakan aspirasi seolah banyak aturan yang terbentur. Dzulfian Syafrian menyatakan jika kritikan dilakukan secara langsung maka akan terancam sebagai pelanggar prokes.

Namun ketika kritikan disampaikan secara online, maka berpotensi adanya ancaman dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal ini dinilai represif oleh Dzulfian Syafrian.

“Teror negara terus dilakukan: kritik offline diancam pelanggaran prokes, kritik online terancam UU ITE. Represif,” ungkap Dzulfian Syafrian.

Sumber : jakbarnews


Foto : Dzulfian Syafrian/Tangkapan Layar

Komentar