Langsung ke konten utama

PNS Bisa Menjadi KadesTanpa Mundur, Ternyata Ini Syaratnya

Atas Pleidoi Rizieq, Ini Tanggapan Mengejutkan dari Jaksa

Kabar terbaru berkaitan dengan Habib Rizieq Shihab dalam pembacaan pleidoinya menyampaikan bahwa perkara yang menjeratnya bukanlah kasus hukum, melainkan politik.

"Sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan," kata Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 20 Mei 2021.

Sebagaimana dilansir dan dijelaskan dari reqnews mengunkapkan bahwa JPU menyatakan, uraian dakwaan dan tuntutan terhadap Habib Rizieq pada kasus kerumunan Megamendung sudah tepat. Sehingga, JPU meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis bersalah, sesuai tuntutan jaksa pada sidang sebelumnya.

"Karena ini adalah unek-unek, penuntut umum bisa memaklumi kondisi psikologis seseorang dalam posisi sebagai terdakwa. Karenanya, penuntut umum tidak akan lebih lanjut lagi menanggapi satu per satu unek-unek terdakwa tersebut," ungkapnya.

Selama JPU menyampaikan replik, HRS yang duduk di kursi terdakwa ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur tampak serius menyimak. Begitu juga dengan tim kuasa hukumnya.

Di akhir repliknya, JPU meminta majelis hakim yang diketuai Suparman Nyompa untuk menolak seluruh isi pleidoi dan menerima tuntutan JPU, bahwa HRS melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan.

"Hanya bisa berharap, agar terdakwa lebih sabar dan mengikuti persidangan ini. Berdasarkan hal yang sudah diuraikan, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat, bahwa tuntutan hukum yang telah kami ajukan sudah tepat," tuturnya.

Foto : HRS/TANGKAPAN LAYAR

Komentar