Langsung ke konten utama

Trending Topic

Anggota Polsek ke Anggota Polres: “Kamu Sudah Sering Saya Ingatkan”, Setelah Itu Dor…

Waduh! Lima Sosok Menteri yang Akan Diganti, Ini Bocorannya

Isu reshuffle menteri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik sebab banyak pihak yang sudah menduga nama nama menteri yang akan terlempar. 

Ketua kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer menyebutkan beberapa nama yang menurutnya layak untuk diganti. 

“Ada 5 menteri yang wajjb hengkang, pertama Mensesneg Pratikno. Pejabat yang satu ini selalu bermasalah dalam administrasi dan memberikan pagar betis kepada Jokowi sehingga kelompok pro rakyat sulit berkomunikasi dengan presiden,” ujar pimpinan kelompok Joman, Imannuel Ebenezer dikutip dari Hops.id-jejaring Suara.com pada Selasa (13/4/2021).

“Khusus Pratikno, kalau dia dipertahankan akan ada jarak luar biasa antara Jokowi dan rakyat, ” sambungnya.

Selanjutnya seperti dikutip dari penjelasan suara mengunkapkan bahwa  ada empat menteri lainnya yang layak dicopot.

Adapun menteri yang dimaksud di antaranya ada nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Salah satu manfaat dari reshuffle kabinet, kata Immanuel Ebenezer, agar para jajaran menteri tidak bekerja sendiri-sendiri. Artinya, siapa saja yang duduk sebagai menteri harus memiliki kesamaan visi dan misi dengan Presiden Jokowi.

Salah satu menteri yang disorot ialah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang tidak mau mengikuti instruksi dari Presiden Jokowi. Pasalnya, pemerintah melalui Jokowi sendiri menegaskan agar tidak impor barang secara berlebihan.

“Kita bisa lihat Menteri Lutfi, presiden tak mau impor kok (menteri) malah ngeyel impor. Begitu juga kasus subsidi pupuk yang tidak berdampak pada swasembada hasil pertanian,” ungkapnya.

Lebih lanjut Immanuel Ebenezer juga mengkritisi kinerja dari Kemenkominfo Johnny G Plate yang dianggap tidak tegas dalam memberikan kebijakan, di antaranya soal kasus pemblokiran situs-situs dan akun radikal di media sosial.

“Menkominfo melempem dalam pemblokiran situs-situs atau akun-akun radikal di media sosial,” imbuhnya.


Komentar