Langsung ke konten utama

PNS Bisa Menjadi KadesTanpa Mundur, Ternyata Ini Syaratnya

Kapolri Listyo Sigit Sampaikan Pernyataan Tegas dan Bikin Kaget, Ada Apa?

Kabar mengejutkan datang dari polri yang pada akhirnya membeberkan perkembangan kasus unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum oleh tiga oknum personel Polda Metro Jaya terhadap enam laskar FPI pada Desember 2020, sudah sampai pada tahap pemberkasan.

"Sedang proses pemberkasan," tegas Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam keterangannya, Selasa (20/4).

"Masih dimungkinkan pemeriksaan tersebut, kalau sudah P21 dari jaksa, baru dinyatakan penyidikan telah lengkap," jelas Rusdi Hartono.

Sementara itu, tak mau kasus 6 Laskar FPI terulang, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh anggotanya untuk menghindari tindakan pelanggaran HAM saat menjalankan tugas di lapangan, sebagaimana dikutip dari GenPi. 

Hal tersebut disampaikan Listyo Sigit setelah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komnas HAM di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan.

"Pemahaman HAM akan diberikan ke personel Polri mulai dari pelaksana sampai para pimpinan. Sehingga dilapangan potensi pelanggaran HAM bisa dihilangkan," jelas Listyo Sigit, Selasa (20/4).

Mantan Kapolda Banten itu memastikan bahwa Korps Bhayangkara akan selalu berpegang teguh untuk menjaga HAM dan menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

"Kerjasama ini bisa dimanfaatkan dan diperlukan untuk proses penyelidikan Komnas seperti Inafis, Labfor dan lainnya," ungkap Listyo Sigit.

Foto : Listyo Sigit Prabowo

Komentar