Langsung ke konten utama

Trending Topic

Massa Bakar Pos Anggota Raider 200 dan Batalyon Zipur 2, Apa Yang Terjadi

Yakin KLB Deli Serdang Disahkan, Ini Pertimbangan Pakar Hukum

Kongres luar biasa Deli Serdang Sumatera Utara yang telah menetapkan dan memilih Moeldoko sebagai ketua umum partai Demokrat yang baru masih bergulir dan menjadi perbincangan di media sosial. 

Pakar hukum  menyatakan bahwa kongres luar biasa dari Serdang Sumatera Utara pasti akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan hak asasi manusia sebab telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang partai politik.

"Kongres Luar Biasa itu sudah selesai, saya mendapat informasi semua persyaratan- persyaratan kongres dan pasca kongres itu sudah selesai dirampungkan dan sudah memenuhi persyaratan untuk disahkan Kemenkumham," ucap Hendra, Sabtu (20/3/2021).

Hendra menjelaskan, Kongres 2020 dan KLB kemarin sama-sama diatur dalam Undang-Undang (UU) dan Konstitusi Partai.

"Kongres itu merupakan keputusan tertinggi di dalam Partai Politik. Waktu KLB kemarin, semua produk yang dihasilkan oleh Kongres memilih AHY itu sudah dibatalkan dan sudah dimisioner, sehingga tidak ada lagi legalitas mereka," sambung pria kelahiran Loloda, Maluku Utara itu.

Lebih lanjut dalam penjelasan yang dikutip dari SindoNews menjelaskan bahwa Pria yang pernah juga menjabat sebagai Ketua Asosisiasi Advokat Idonesia (AAI) Cabang Maluku Utara itu juga mengungkapkan, dalam pandangannya, Kongres Partai Demokrat yang dilaksanakan tahun 2020 adalah kongres yang cacat secara hukum.

"Kongres tahun 2020 adalah Kongres yang direkayasa dan cacat hukum, Karena tidak ada pembahasan pengesahan jadwal acara, tidak ada pengesahan tata tertib dimana merupakan internal regulation atau aturan yang harus dilaksanakan dalam Kongres itu," ujarnya.

"Karena di dalam tata tertib itu juga sudah diatur tentang pencalonan dan sebagainya, tidak ada pengesahan dan pembahasan AD/ART, tidak ada laporan Ketua Umum tentang pertanggung jawaban keuangan dan program kerja yg juga diatur dalam UU PARPOL Nomor 2 tahun 2011," tambahnya.

"Yang ditulis di dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat, kejadian ini sangat jelas jika SBY mau membuang buku putih dan sejarah para Deklarator juga para Pendiri Partai Demokrat untuk kepentingan pribadi dirinya," ungkap Hendra.

"Saya berkeyakinan bahwa hasil Kongres Luar Biasa akan disahkan. Karena kemenkumham memiliki orang-orang yang profesional, yang ahli dan akan menyandingkan dua kongres ini dengan hasil dan produknya, mana yang demokratis dan sesuai Undang-Undang Partai Politik," ucapnya




Komentar