Langsung ke konten utama

PNS Bisa Menjadi KadesTanpa Mundur, Ternyata Ini Syaratnya

Sertifikat Tanah Elektronik jadi Polemik, Ternyata ini Biang Keroknya

Sertifikat tanah elektronik masih menjadi perdebatan di masyarakat dan terlebih-lebih ada beberapa pihak yang merasa bahwa sertifikat tanah elektronik tersebut bisa saja menimbulkan konsekuensi hukum baru terutama bagi mereka yang memanfaatkan kesempatan ini atau oknum-oknum tertentu sehingga masyarakat dapat dirugikan.

Terhadap hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/Kepala BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan biar kerok polemik mengenai kebijakan sertifikat tanah elektronik. 

Sofyan mengatakan bahwa polemik terjadi karena ada salah persepsi terhadap aturan yang berlaku.

Khususnya pada Pasal 16 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

"Kami rencanakan yang disebut sertifikat elektronik ini seperti digital lainnya, paling aman, waktunya lebih singkat, pelayanannya lebih transparan, lebih cepat, dan memberikan perlindungan," kata Sofyan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI yang disiarkan, Senin (22/3/2021).

Dikutip dari detikFinance mengatakan bahwa Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ini, kata Sofyan belum sebagai beleid pelaksana melainkan hanya aturan awal agar proses pelaksanaannya mendapat akreditasi dari BSSN dan Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo).

Meski belum dilaksanakan, namun banyak yang mempersepsikan salah mengenai kehadiran Pasal 16. Di mana, banyak yang mengutip atau mengartikannya secara setengah-setengah. Padahal, pasal tersebut saling berkaitan dari ayat pertama hingga keempat.

Menurut dia, proses sertifikat tanah elektronik akan diserahkan kepada pihak BPN untuk dialihkan secara elektronik dan tercatat dalam buku tanah dan lainnya. Dokumen aslinya nanti akan mendapat cap atau stempel sebagai tanda sudah dialihkan ke digital.

Mantan Menteri BUMN ini bilang pihak ATR/BPN sedang menyiapkan kalimat revisi untuk Pasal 16 Ayat (3) yang selama ini menjadi biang kerok polemik sertifikat tanah elektronik.

"Ayat 3 ini banyak kesalahpahaman kita perbaiki permen tersebut, nanti akan bunyi tercatat dan sudah dialih media dan dokumen itu tidak berlaku, jadi yang berlaku itu adah dokumen elektronik dan yang lama akan memperkuat saja," ungkapnya.

Foto : Tempo

Komentar