Langsung ke konten utama

Trending Topic

Massa Bakar Pos Anggota Raider 200 dan Batalyon Zipur 2, Apa Yang Terjadi

Perkara Riziq Tidak Bisa Diproses Lagi, Ini Alasan Ahli Pidana

Kasus Habib Rizieq Shihab terus bergulir, kasus tersebut sudah masuk pada tahap pembacaan eksepsi oleh pihak kuasa hukum Habib Rizieq Shihab yang rencananya akan dibacakan secara offline. 

Pembacaan eksepsi secara offline didasarkan pada permohonan daripada pihak bersama dengan Kuasa hukumnya yang menginginkan agar pembacaan eksepsi tersebut dapat dilaksanakan secara offline bukan online.

Yang menarik adalah bahwa ahli hukum pidana menilai bahwa kasus Habib Rizieq Shihab tidak dapat diproses lagi sebab menurutnya ada beberapa pertimbangan hukum yang mengharuskan hal tersebut.

Dikutip dari Republika menjelaskan bahwa Guru besar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir mengatakan, dakwaan atas pelanggaran kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan dan Megamendung tidak bisa diproses kembali. Hal itu, menurutnya, karena melanggar ketentuan dari Pasal 76 KUHP.

"Itu namanya ne bis in idem (pembelaan hukum yang melarang seseorang diadili dua kali). HRS tidak bisa diproses dua kali," ujar dia kepada Republika.co.id, Rabu (24/3).

Mudzakir melanjutkan, karena tidak bisa diproses dua kali, maka pengadilan kemudian menggunakan Pasal 160 KUHP. Padahal, langkah tersebut dinilainya juga tidak bisa dilakukan. "Karena perbuatan pokok itu sudah diselesaikan dengan peradilan denda," tuturnya.

Serupa dengan pelanggaran itu, kata Mudzakir, Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) seharusnya juga tidak bisa melakukan sidang terhadap Habib Rizieq Shihab. Menurut dia, hal itu melanggar kompetensi relatif pengadilan yang hanya memiliki wewenang mengadili suatu perkara sesuai wilayah hukumnya.

"Iya nggak bisa, itu locus delicti. Kalau perkara yang di Petamburan seharusnya sidang di PN Jakpus, kalau yang di Megamendung harusnya PN Bogor," ujar dia.

Dia melanjutkan, persidangan HRS di PN Jaktim menilik pada /locus delicti/, maka tidak sah karena tidak memiliki wewenang berdasarkan kompetensi relatif pengadilan itu.

"Dari dua hal itu sudah tidak bisa. Jadi kalau sudah diselesaikan (denda) tidak boleh diadili untuk kedua kalinya," ungkap dia.

Foto : Warta Kota

Komentar


  1. Pdapt saya:
    1. Asas ne bis in idem, ini adalah perbuatan yg sdh diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, tidak boleh di tuntut k 2 kali. Apakah sdh ad putusan? Sidang sj belum, toh?!

    2. Denda yg diberikan kpd HRS adlah denda dari Pemda DKI, bkn dr pengadilan.

    3. segi kompetensi relatif, diatur dalam Bagian Kedua, Bab X, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 UU No 8/1981 ttg huk pidana (“KUHAP”), yaitu kewenangan mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif al:
    a Tindak pidana dilakukan (locus delicti)
    b. Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil.

    Demikian bro.. kurang lebihnya, mari kita diskusi🙏

    BalasHapus

Posting Komentar

Berilah komentar yang mendukung dan santun