Langsung ke konten utama

Trending Topic

Korban Perkosaan Melapor Malah Ditolak Dua Kantor Polisi dengan Alasan Berbeda

Ketua MUI Tolak Investasi Miras Walaupun Hal Ini Alasannya

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah telah memberikan kesempatan atau izin untuk investasi miras di 4 provinsi di Indonesia. 

Hal tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan biasa saja tetapi mengingat bahwa investasi miras di Indonesia memiliki potensi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kearifan lokal suatu daerah.

Ketua Majelis ulama Indonesia menyatakan bahwa menolak investasi miras meskipun hal tersebut tidak diberlakukan di semua daerah tetapi hanya diberlakukan di 4 provinsi saja.

Dikutip dari suara.com dijelaskan bahwa
 "Tidak bisa atas nama kearifan lokal atau sudah lama ada, maka dipertahankan," kata Cholil kepada wartawan di Jakarta.

"Saya secara pribadi menolak terhadap investasi miras meskipun dilokalisir menjadi empat provinsi saja."

Cholil berpendapat pembukaan industri miras akan memberikan keuntungan kepada segelintir orang namun akan menimbulkan kerugian besar bagi masa depan rakyat.

"Saya pikir harus dicabut kalau mendengarkan pada aspirasi rakyat, karena ini tidak menguntungkan untuk masa depan rakyat. Mungkin untungnya bagi investasi iya, tapi mudaratnya bagi investasi umat," kata dia.

"Karena kita larang saja masih beredar, kita cegah masih lolos, bagaimana dengan dilegalkan apalagi sampai eceran dengan dalih empat provinsi, tapi, kan, nyebar ke provinsi lain, karena hasil investasi tak sebanding dengan rusaknya bangsa ini," katanya.

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas juga mengkritik kebijakan pemerintah membolehkan industri minuman keras.

"Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi," kata dia.

Ia memandang kebijakan pemerintah membuka aliran investasi untuk industri miras lebih mengedepankan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.

"Fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya," kata dia.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken pada 2 Februari 2021, industri minuman beralkohol dan minuman keras beralkohol merupakan bidang usaha yang bisa diusahakan oleh semua penanam modal yang memenuhi persyaratan.


Foto : Hasil Tangkapan Layar 

Komentar