Langsung ke konten utama

Trending Topic

Massa Bakar Pos Anggota Raider 200 dan Batalyon Zipur 2, Apa Yang Terjadi

Din Syamsuddin: Moeldoko Layak Dipecat Jokowi, Alasannya Pedas

Moeldoko  terpilih sebagai ketua umum partai Demokrat yang baru versi KLB Deli Serdang Sumatera Utara.

Berdasarkan hal tersebut, Din Syamsuddin menyampaikan bahwa Moeldoko layak dipecat jika bergerak sendiri. Apalagi, dengan menjadi pimpinan partai politik, tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan akan terganggu.

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan dari liputan6 mengatakan bahwa Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko layak dipecat karena merusak citra Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Alasannya, ada upaya pendongkelan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat setelah Moeldoko didapuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara.

Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta itu mempertanyakan, apakah Moeldoko bergerak atas seizin Jokowi selaku atasan atau tidak? Jika diberi restu, maka Presiden telah merusak tatanan demokrasi.

"Penting untuk dipertanyakan, apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak? Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," kata Din dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

"Jika Beliau tidak pernah mengizinkan, maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden. Dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," kata Din.

Ia pun menyarankan sebaiknya pemerintah tidak menerima hasil KLB Sumut. Jika disahkan pemerintah, akan menjadi preseden buruk dan tercipta kegaduhan nasional.

"Maka yang tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika pemerintah mengesahkannya maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional," pungkasnya.


Komentar