Langsung ke konten utama

PNS Bisa Menjadi KadesTanpa Mundur, Ternyata Ini Syaratnya

Dibuka di 4 Provinsi, Gubernur Lain Bisa Ajukan Izin Miras

Pemerintah telah memberikan peluang dan izin kepada 4 provinsi di Indonesia untuk investasi miras

Pertimbangan pemerintah memberikan izin investasi miras di 4 provinsi di Indonesia adalah karena dinilai bahwa investasi miras selain memberikan pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk mengembangkan kearifan lokal di suatu daerah.

Berdasarkan hal tersebut, apakah provinsi lain melalui Gubernur, boleh atau tidak untuk mengajukan izin investasi miras di daerahnya?

Seperti dijelaskan pada kumparan dikatakan bahwa Aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja membuka peluang investasi pabrik minuman keras di 4 provinsi, yakni Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Hal itu dinyatakan dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dikutip dari Perpres tersebut, bidang usaha investasi industri minuman keras masuk kategori Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan Tertentu, seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C Perpres tersebut.

Beleid tersebut menyebutkan, "Bidang Usaha Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas: c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu."

Informasi yang  dihimpun kumparan menyebutkan, BKPM sendiri masih merumuskan detail aturan dan persyaratan, untuk provinsi lain bisa mengajukan izin investasi industri minuman keras. Tapi yang pasti, BKPM menyatakan akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menerbitkan izin.

Legalisasi investasi baru industri minuman keras, didalihkan untuk menghindari usaha sejenis yang ilegal. Hal ini juga diklaim untuk mengakomodasi usaha masyarakat skala UMKM, yang banyak mengembangkan minuman fermentasi dengan bahan baku lokal.


Komentar