Langsung ke konten utama

Trending Topic

Massa Bakar Pos Anggota Raider 200 dan Batalyon Zipur 2, Apa Yang Terjadi

Pelaporan Jokowi ke Bareskrim, Inas Minta TNI Turun Tangan, Ini Alasan Tegasnya

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa presiden Republik Indonesia Joko Widodo dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan pada Kamis (25/2). 

Atas hal tersebut,  mendapatkan perhatian Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir. Dia meminta TNI turun tangan menyelidiki pelaporan tersebut.

Alasan 
Dikutip dari JPNN menyebutkan bahwa "Melaporkan Jokowi ke kepolisian dapat membahayakan keselamatan Presiden," ucap Inas dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Kamis (25/2) malam.

Menurut Inas, peristiwa kerumunan yang terjadi di NTT bersifat insidentil yang tidak direncanakan.

Sementara kerumunan massa di Petamburan yang menjerat Rizieq Shihab merupakan hal yang direncanakan dan melalui undangan.

"Kegiatan Pak Jokowi adalah acara resmi kegiatan pemerintahan yang diatur oleh protokoler Negara," ucap Inas.

Menurutnya, kegiatan kepresidenan punya dasar hukum yakni UU Nomor 9/2010 tentang Keprotokolan, sehingga tidak bisa serta merta disamakan dengan acara Rizieq Shihab yang tidak ada kaitan dengan tugas-tugas pemerintahan.

Justru, kata mantan politikus Senayan ini, yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa upaya memidanakan Presiden jelas perbuatan yang menantang kedudukan TNI.

"Karena dalam UU No. 34/2004 Tentang TNI, bahwa salah satu tugas pokok TNI adalah mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya," ucap Inas.

Kemudian dalam turunan UU TNI yakni Permenhan No. 2/2014 juga menyatakan dengan tegas bahwa pengamanan Presiden adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu.

Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

"TNI wajib menindaklanjuti laporan kepolisian oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang patut diduga akan menimbulkan gangguan yang membahayakan keselamatan Presiden," tegas Inas.

"Oleh karena itu, Paspampres harus mencermati adanya laporan-laporan tersebut karena diduga dapat membahayakan Presiden," pungkas Inas.

foto : Ilustrasi Paspampres Kawal  Presiden Jokowi

Komentar