Bareskrim Polri Tolak Laporan Polisi Terhadap Presiden Jokowi, Ini yang Terjadi

Diberitakan sebelumnya bahwa telah heboh di media sosial berkaitan dengan kerumunan yang terjadi di NTT pada saat Presiden Republik Indonesia berkunjung kesana. 

Atas kerumunan tersebut, beberapa masyarakat menilai bahwa presiden Republik Indonesia telah melakukan pelanggaran hukum berkaitan dengan protokol kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan itu, sekelompok masyarakat  yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan membuat laporan polisi di bareskrim Polri terhadap presiden republik Indonesia Joko Widodo.

Laporan Polisi Ditolak

Dilansir dari Tribun Sumsel menjelaskan bahwa Bareskrim Polri menolak laporan polisi (LP) dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Presiden Jokowi.

Namun usai mencoba bernegosiasi lebih dari 4 jam, Polri memutuskan tidak menerbitkan nomor laporan polisi terkait kasus tersebut.

"Kami sangat kecewa kepada pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan laporan polisi atas laporan kami terhadap terduga pelaku tindak pidana Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan yakni sang Presiden," kata Kurnia saat dikonfirmasi, Kamis (25/2/2021).

Ia menerangkan laporannya hanya diterima di bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD) Bareskrim Polri.

Sebaliknya, tidak ada laporan polisi yang terbitkan oleh korps Bhayangkara.

"Tidak bisa bikin LP, hanya menerima laporan kami di bagian TAUD dan diberi stempel," jelas dia.

Di sisi lain, dia mengaku tak mengetahui alasan Polri tak menerbitkan nomor laporan polisi terkait kasus tersebut.

"Mereka menolak kalau dibilang Bareskrim menolak. Dengan tidak diterbitkannya laporan polisi atas laporan kami, kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) apakah masih ada di Republik ini," tukasnya.